JAKARTA - Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Musthofa, memberikan penekanan mendalam mengenai pentingnya integrasi yang kuat antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Langkah ini dianggap sangat krusial guna mempercepat agenda pembangunan nasional sekaligus meminimalisir kesenjangan sosial serta ekonomi yang masih terjadi di berbagai daerah, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan.
Sinergi antara kebijakan pusat dan daerah menjadi fondasi utama agar setiap rupiah yang digelontorkan pemerintah benar-benar tepat sasaran bagi masyarakat. BAKN hadir sebagai katalisator untuk memastikan bahwa implementasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah berjalan dengan baik dan konsisten dari waktu ke waktu.
Menjamin Keselarasan Siklus Perencanaan Anggaran Pusat dan Daerah
Musthofa mengungkapkan hal tersebut secara tegas setelah memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja BAKN bersama Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Cik Ujang, dan perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Palembang. Pertemuan yang berlangsung pada hari Selasa, 14 April 2026, di Kantor Gubernur Sumatera Selatan ini secara spesifik membahas arah kebijakan keuangan yang lebih terintegrasi.
Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari upaya penelaahan mendalam terhadap implementasi hubungan keuangan pusat dan daerah yang selama ini menjadi perhatian utama. BAKN berkomitmen untuk memastikan siklus perencanaan hingga pelaksanaan anggaran di daerah selaras dengan prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Menindaklanjuti Temuan BPK Demi Perbaikan Tata Kelola Keuangan
Dalam diskusi tersebut, Musthofa menyoroti berbagai temuan penting dari Badan Pemeriksa Keuangan yang harus segera mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah. Ia mengingatkan bahwa catatan-catatan tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan masukan berharga yang harus segera ditindaklanjuti agar permasalahan yang sama tidak terulang kembali di masa mendatang.
BAKN ingin memantau secara langsung bagaimana progres pelaksanaan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) di lapangan. Dengan pengawasan yang ketat, diharapkan tata kelola keuangan di Provinsi Sumatera Selatan dapat semakin transparan, akuntabel, dan memberikan hasil yang maksimal bagi masyarakat luas.
Penguatan Koordinasi untuk Menghapus Kesenjangan Pembangunan
Musthofa juga memberikan peringatan keras akan pentingnya koordinasi yang solid agar kesenjangan dalam pendapatan maupun pembangunan infrastruktur dapat ditekan seminimal mungkin. Ia tidak ingin melihat adanya ketidaksinkronan kebijakan yang justru memperlebar jarak antara pusat dan daerah, terutama dalam hal penyediaan layanan publik yang berkualitas bagi rakyat.
"Jangan sampai ke depan terjadi ketidaksinkronan lagi, kita tidak ingin ada kesenjangan yang terlalu jauh, baik dari sisi pendapatan maupun pembangunan," tegas politisi tersebut. Dengan adanya kesepahaman bersama, diharapkan setiap potensi daerah baik dari sisi sumber daya alam hingga manusia dapat dioptimalkan tanpa harus terhambat oleh hambatan administratif.
Sinergi Kebijakan Sebagai Instrumen Percepatan Pembangunan
Lebih lanjut, BAKN akan mengagendakan pembahasan khusus mengenai berbagai persoalan yang telah disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam rapat tingkat kementerian. Hasil diskusi ini nantinya akan dibawa ke meja perundingan bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri untuk menghasilkan kebijakan yang lebih adaptif.
Musthofa memastikan bahwa pelaksanaan otonomi daerah harus tetap berada dalam koridor efektivitas dan tidak kembali ke pola sentralisasi yang kaku. Kekuatan otonomi justru harus diperkuat dengan koordinasi yang solid antara pusat dan daerah agar sinkronisasi kebijakan benar-benar dirasakan dampaknya dalam percepatan pembangunan ekonomi.
Daftar Kehadiran dan Dukungan Lintas Sektor dalam Kunjungan Kerja
Dalam lawatan ke Provinsi Sumatera Selatan ini, Musthofa didampingi oleh Wakil Ketua BAKN DPR RI, Herman Khaeron, yang bertindak selaku Ketua Tim Kunjungan Kerja. Selain itu, turut hadir sejumlah anggota BAKN DPR RI dari berbagai fraksi yang memiliki perhatian besar terhadap akuntabilitas keuangan negara di daerah.
Delegasi tersebut di antaranya adalah Melchias Markus Mekeng, Gde Sumarjaya Linggih, Shohibul Imam, Bertu Merlas, Eka Widodo, Jalal Abdul Nasir, Ahmad Najib Qodratullah, serta Primus Yustisio. Pihak pemerintah daerah juga hadir dalam formasi lengkap untuk mendengarkan arahan dari para legislatif tersebut guna memperbaiki kinerja keuangan daerah di masa depan.
Komitmen Bersama Membangun Tata Kelola yang Lebih Responsif
Selain Wakil Gubernur, hadir pula Kepala BPK Perwakilan Sumatera Selatan, Rio Tirta, bersama jajaran perangkat daerah dari berbagai instansi teknis lainnya. Perwakilan dari Bappeda, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, hingga Dinas Perhubungan turut serta dalam mendiskusikan tantangan yang dihadapi di lapangan saat ini.
Semangat kolaborasi yang ditunjukkan oleh berbagai elemen pemerintah ini diharapkan menjadi titik balik bagi perbaikan pengelolaan keuangan di Sumatera Selatan. Dengan komitmen yang kuat dari legislatif maupun eksekutif, percepatan pembangunan yang berkeadilan di tanah air dapat segera terealisasi demi kemajuan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.