JAKARTA - Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menjatuhkan denda total Rp755 miliar kepada 97 perusahaan peer-to-peer (P2P) lending atau pinjaman daring (pindar) terkait kasus penetapan bunga pindar kini memicu perdebatan luas. Polemik ini merambah ke berbagai aspek krusial, mulai dari sisi regulasi, pembuktian hukum, hingga kekhawatiran serius mengenai dampaknya terhadap keberlangsungan industri keuangan digital tanah air.
Sejumlah pihak menilai keputusan tersebut masih menyisakan banyak kelemahan fundamental yang perlu diperhatikan secara serius oleh berbagai pemangku kepentingan. Kelemahan tersebut mencakup aspek dasar pembuktian yang dianggap kurang kuat, inkonsistensi kebijakan, hingga risiko nyata terhadap inklusi keuangan dan kepercayaan para investor di pasar modal.
Menyikapi fenomena ini, diperlukan langkah penguatan regulasi serta pembenahan kelembagaan KPPU yang lebih komprehensif agar pengawasan persaingan usaha menjadi lebih efektif. Revisi terhadap undang-undang terkait menjadi urgensi agar pengawasan berjalan adil dan tetap selaras dengan karakteristik ekonomi digital tanpa harus menghambat laju pertumbuhan industri nasional.
Respons DPR Terhadap Kekosongan Regulasi dan Penguatan Pengawasan
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, menilai bahwa dinamika yang terjadi di industri pindar sebenarnya merupakan hal yang lumrah ditemukan di Indonesia. Kondisi ini utamanya disebabkan karena masih adanya kekosongan regulasi yang cukup signifikan pada sektor industri baru yang bergerak sangat cepat.
Adisatrya menyatakan bahwa penguatan aturan sangat diperlukan untuk memperketat pengawasan persaingan usaha agar tidak menimbulkan efek samping berupa inefisiensi ekonomi yang merugikan. Hal tersebut disampaikannya secara lugas dalam sebuah forum diskusi pada hari Selasa, 14 April 2026, guna menanggapi situasi pasar yang sedang bergejolak.
Saat ini, Komisi VI DPR RI secara intensif tengah membahas revisi terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Adisatrya menegaskan bahwa revisi ini bertujuan utama untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang lebih sehat sekaligus menyediakan level playing field yang setara bagi semua pelaku bisnis.
Ia juga menyoroti bahwa kelembagaan KPPU saat ini masih menghadapi tantangan internal yang cukup besar dan memengaruhi efektivitas kinerja mereka. Keterbatasan sumber daya manusia, minimnya anggaran, hingga kejelasan jenjang karier pegawai menjadi hambatan nyata yang perlu segera dibenahi pemerintah agar pengawasan berjalan optimal.
Analisis Hukum Terkait Bukti Kartel dan Interpretasi Kebijakan Industri
Dalam kesempatan yang sama, Ditha Wiradiputra selaku Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Persaingan dan Kebijakan Usaha (LKPU) FH UI memberikan kritik tajam. Ia menilai bahwa sejumlah putusan KPPU belum sepenuhnya didukung oleh bukti hukum yang kuat, terutama yang berkaitan dengan dugaan praktik kartel di industri pindar.
Ditha menyoroti penggunaan code of conduct yang disusun oleh AFPI untuk menetapkan batas bunga sesuai arahan OJK, yang sebenarnya bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen. Ia juga mengkritisi penggunaan konsep hukum seperti focal point dan facilitating practice dalam putusan KPPU yang dinilai belum memiliki dasar bukti empiris memadai.
Menurutnya, kesimpulan mengenai adanya pelanggaran hukum masih menyisakan ruang interpretasi yang cukup luas bagi para praktisi hukum di tanah air. Tantangan terbesarnya terletak pada bagaimana membedakan kebijakan yang bersifat protektif bagi nasabah dengan praktik kartel yang bersifat eksploitatif di lapangan.
Selain itu, Ditha menekankan pentingnya transparansi dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan orang banyak dalam skala industri yang masif. Tanpa dukungan bukti yang tak terbantahkan, putusan tersebut berisiko melemahkan posisi KPPU itu sendiri dalam menegakkan keadilan persaingan usaha di masa depan.
Dampak Sosial Ekonomi Terhadap Inklusi Keuangan di Masyarakat
Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Celios, memberikan peringatan keras bahwa larangan pengaturan bunga oleh asosiasi berisiko besar mempersempit akses inklusi keuangan masyarakat. Ia menilai bahwa kebijakan persaingan usaha harus lebih adaptif menyesuaikan karakteristik unik ekonomi digital demi menjaga keseimbangan hak antara pemberi dan peminjam dana.
Data yang diolah oleh Celios menunjukkan bahwa layanan pindar selama ini telah memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat, termasuk memperkuat daya tahan keuangan. Ekosistem finansial yang tumbuh di berbagai daerah kini bergantung pada akses permodalan yang stabil dan terjangkau bagi para pelaku usaha kecil.
Di sisi lain, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Entjik S. Djafar, menegaskan bahwa batas maksimal manfaat ekonomi bukanlah praktik kartel. Ia menyatakan bahwa batas bunga tersebut justru bertujuan melindungi konsumen serta membedakan antara entitas pinjol legal dengan yang beroperasi secara ilegal.
Entjik menambahkan bahwa penetapan tersebut sudah mengacu secara ketat pada arahan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berlaku. Ia menilai putusan KPPU mengandung sejumlah kejanggalan, termasuk mengabaikan aspek hukum yang tertuang dalam SEOJK Nomor 19 Tahun 2025.
Langkah Banding dan Perlunya Amandemen Wewenang Kelembagaan
Kondisi yang dinilai tidak pasti ini memicu kekhawatiran serius di kalangan investor terhadap jaminan kepastian hukum dalam berbisnis di Indonesia. Bahkan, terdapat ancaman nyata yang menyebutkan bahwa ketidakpastian ini berpotensi mendorong pelaku usaha untuk melakukan relokasi investasi ke negara lain yang lebih stabil.
Oleh karena itu, seluruh pelaku industri pindar akhirnya sepakat untuk mengajukan proses banding guna menanggapi putusan KPPU yang dianggap tidak mencerminkan realitas. Entjik menegaskan bahwa terlalu banyak keanehan dalam keputusan tersebut, sehingga langkah hukum formal menjadi satu-satunya jalan untuk mencari keadilan bagi industri.
Dalam forum diskusi tersebut, muncul pula usulan kuat agar UU KPPU segera diamandemen untuk membatasi kewenangan yang dianggap terlalu dominan. Saat ini, KPPU memiliki kewenangan yang sangat luas, yakni berfungsi sebagai pihak yang menuntut, memvonis, sekaligus menentukan besaran denda secara sepihak.
Kritik terhadap putusan KPPU yang dinilai tidak konsisten terus mengemuka karena menganggap batas bunga fintech P2P lending sebagai praktik kartel. Padahal, kebijakan tersebut merupakan wujud kepatuhan terhadap arahan OJK guna menciptakan ekosistem pinjaman yang sehat dan teratur bagi seluruh masyarakat Indonesia.