JAKARTA - Langkah konkret dalam memastikan kehadiran negara di tengah kesulitan masyarakat terus diperkuat melalui pengawasan ketat terhadap distribusi anggaran belanja pusat. Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, secara tegas menyatakan komitmennya untuk mengawal setiap program kerakyatan yang digulirkan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan ini muncul sebagai respons atas kebutuhan mendasar warga akan hunian yang layak serta akses modal usaha yang lebih inklusif. Menurutnya, seluruh jajaran legislatif memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan setiap rupiah dari kas negara benar-benar mendarat di tangan masyarakat yang membutuhkan.
Dalam rangkaian kunjungan kerjanya bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Cucun memfokuskan perhatian pada wilayah Kabupaten Bandung. Agenda besar yang diusung kali ini adalah target ambisius untuk merenovasi sebanyak 1.000 unit rumah tidak layak huni (Rutilahu) bagi warga di daerah tersebut.
Akselerasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Dan Target Nasional 2026
Program renovasi hunian ini merupakan bagian dari akselerasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang skalanya kini mengalami peningkatan secara masif. Jika menilik data sebelumnya, kuota bedah rumah secara nasional hanya berada di angka 180.000 unit, namun kini telah melonjak tajam.
DPR RI telah memberikan dukungan anggaran yang luar biasa untuk mengejar target pembangunan serta perbaikan mencapai 430.000 unit rumah. Lonjakan kuota ini diharapkan menjadi jawaban bagi jutaan warga yang selama ini mendambakan rumah sehat dan aman untuk berlindung.
Cucun menegaskan bahwa tindakan ini bukan sekadar janji politik, melainkan sebuah manifestasi nyata dari sumpah jabatan yang ia emban sebagai wakil rakyat. Ia merasa memiliki kewajiban untuk menjaga agar APBN yang nilainya mencapai Rp 3.720 triliun dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat bawah.
Penegasan tersebut disampaikan dalam sebuah sambutan hangat di hadapan warga di SMAN 1 Katapang, Kabupaten Bandung, pada Senin, 13 April 2026 malam. Fokus utamanya tetap konsisten, yakni memastikan daerah pemilihan di Kabupaten Bandung dan Bandung Barat mendapatkan porsi pembangunan yang adil dan proporsional.
Baginya, tidak ada artinya angka anggaran yang fantastis jika distribusi di lapangan masih menyisakan banyak hunian yang reot dan tidak layak tinggal. Oleh karena itu, sinergi antara kementerian terkait dan pengawasan parlemen menjadi kunci agar program bedah rumah ini tidak salah sasaran atau terhambat birokrasi.
Transformasi Penyaluran KUR Dan Tantangan Perbankan Di Wilayah Jawa Barat
Selain isu krusial mengenai hunian, Cucun juga menaruh perhatian besar pada efektivitas penyerapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di wilayah Kabupaten Bandung. Ia merasa prihatin karena angka penyerapan modal usaha di wilayah ini masih tertinggal jauh jika dibandingkan dengan pencapaian daerah-daerah lain.
Sebagai perbandingan yang cukup kontras, ia menyebutkan bahwa penyerapan kredit di Manado sanggup mencapai Rp 203 miliar hanya dalam durasi waktu tiga jam saja. Hal serupa juga terlihat di Kabupaten Tangerang yang mencatatkan angka penyerapan sebesar Rp 202 miliar, menunjukkan gairah ekonomi yang sangat tinggi.
Sementara itu, Kabupaten Bandung saat ini baru sanggup mencatatkan angka penyerapan modal usaha di kisaran Rp 30 miliar. Perbedaan angka yang sangat mencolok ini menjadi sinyal bahwa ada hambatan dalam akses informasi atau prosedur di tingkat perbankan daerah.
Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini pun memberikan instruksi tegas kepada lembaga perbankan, terutama Bank BJB dan pihak Himbara. Ia meminta agar pihak bank tidak hanya duduk diam di belakang meja, melainkan harus lebih proaktif melakukan sistem "jemput bola" kepada para calon debitur.
Akses permodalan bagi pelaku usaha kecil harus dipermudah tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian agar pertumbuhan ekonomi di tingkat keluarga dapat terdongkrak. "Negara sudah siapkan modalnya melalui KUR. Saya minta pihak perbankan lebih ramah dan proaktif," tuturnya saat berdiskusi mengenai hambatan modal tersebut.
Ia tidak ingin mendengar lagi ada warga yang memiliki niat usaha produktif namun harus kandas karena prosedur perbankan yang terlalu rumit dan tidak bersahabat. Kemudahan akses permodalan adalah urat nadi bagi bangkitnya ekonomi kerakyatan pasca tantangan global yang memengaruhi daya beli masyarakat secara umum.
Sinergi Lintas Sektor Dalam Menekan Angka Kemiskinan Ekstrem Di Daerah
Pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Bandung, diingatkan untuk bekerja ekstra keras dan tidak berpuas diri dengan capaian yang ada saat ini. Cucun menekankan bahwa penurunan angka kemiskinan hanya bisa dicapai melalui kolaborasi anggaran yang terintegrasi antara Pemerintah Kabupaten, Provinsi, dan Pusat.
Ego sektoral dalam pengelolaan anggaran harus dihilangkan demi mempercepat penuntasan masalah kesejahteraan serta ketersediaan hunian yang layak bagi warga miskin. Sinergi ini akan memastikan bahwa setiap program dari pusat memiliki daya dukung yang kuat di tingkat lapangan melalui koordinasi perangkat daerah yang solid.
Target yang dicanangkan oleh DPR RI sangatlah jelas dan terukur, yakni pertumbuhan masyarakat yang diiringi dengan ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai. Rumah yang layak huni menjadi fondasi awal bagi sebuah keluarga untuk bisa hidup lebih bermartabat dan memiliki semangat untuk berupaya lebih baik.
"Target kita jelas: masyarakat tumbuh, rumah layak huni tersedia, dan kemiskinan ekstrem selesai," tegas mantan Ketua Fraksi PKB tersebut dengan nada penuh optimisme. Ia berjanji akan terus melakukan pengawalan ketat agar program-program unggulan pemerintah pusat tetap berada di jalur yang benar dan tepat sasaran.
Komitmen ini menjadi bagian dari upaya besar pemerintah dalam melakukan pemerataan pembangunan yang tidak lagi berpusat pada area perkotaan saja. Kesejahteraan harus dirasakan hingga ke pelosok desa di Bandung, di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama atas bantuan sosial dan ekonomi.
Dengan pengawasan yang dilakukan secara berkala, diharapkan setiap hambatan di lapangan dapat segera teridentifikasi dan dicarikan solusinya secara cepat oleh pemerintah. Keberhasilan program perumahan dan permodalan ini nantinya akan menjadi tolok ukur utama dalam menilai efektivitas kinerja pelayanan publik di wilayah Jawa Barat.
Cucun Ahmad Syamsurijal akan terus memastikan bahwa aspirasi warga di dapilnya menjadi prioritas dalam pembahasan anggaran di tingkat parlemen kedepannya. Harapannya, dalam waktu yang tidak terlalu lama, wajah Kabupaten Bandung akan berubah menjadi wilayah yang lebih sejahtera dan bebas dari kawasan kumuh.
Semangat gotong royong antara legislatif, eksekutif, dan pelaku industri perbankan menjadi modal utama dalam mewujudkan visi besar Indonesia yang lebih makmur. Pemanfaatan APBN yang transparan dan tepat guna adalah kunci utama bagi keberlangsungan pembangunan nasional yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.