CIREBON - Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Jawa Barat hingga Maret 2026 tetap menunjukkan kondisi yang solid meski berada di bawah tekanan ekonomi global. Walaupun menghadapi ketidakpastian akibat perang dagang, konflik geopolitik, hingga hambatan distribusi komoditas internasional, APBN regional Jawa Barat justru berhasil mencatatkan surplus senilai Rp2,45 triliun.
Total pendapatan negara di Jawa Barat menyentuh angka Rp31,67 triliun, dengan realisasi belanja negara sebesar Rp29,22 triliun. Situasi ini dinilai menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, khususnya selama momentum Ramadan dan Idul Fitri 2026 yang meningkatkan konsumsi masyarakat.
Kepala Bidang P2Humas Kanwil DJP Jawa Barat II, Eko Radnadi Susetio menjelaskan bahwa hingga kuartal pertama 2026, kondisi APBN di Jawa Barat tetap berada di jalur positif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.
“Di tengah berbagai ketidakpastian global, perekonomian Jawa Barat masih tetap resilien salah satunya didorong faktor konsumsi pemerintah pada masa Hari Raya Idul Fitri. Kinerja APBN hingga Maret 2026 tercatat masih on track dan membukukan surplus APBN,” jelas Eko dalam keterangannya, Senin (11/5/2026).
Pada triwulan I 2026, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tercatat di angka 5,79 persen secara tahunan (year on year). Sektor industri pengolahan tetap menjadi tumpuan utama, yang diikuti oleh peningkatan aktivitas di bidang perdagangan serta jasa selama periode Ramadan dan Lebaran.
Dari sisi penerimaan, sektor perpajakan tercatat mengalami kontraksi tipis sebesar 3,40 persen secara tahunan. Meski demikian, sejumlah sektor ekonomi lainnya memperlihatkan pertumbuhan yang kuat, seperti jasa profesional yang melonjak 46,46 persen, sektor keuangan dan asuransi naik 25,02 persen, serta sektor perdagangan yang tumbuh 16,25 persen.
Selain fokus pada stabilitas fiskal, pemerintah pusat juga mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas nasional di wilayah Jawa Barat. Salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah menyasar sekitar 14,5 juta penerima manfaat di 27 kabupaten/kota.
Selain itu, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Jawa Barat hingga Maret 2026 telah mencapai Rp9,43 triliun bagi 144 ribu debitur. Jumlah ini berkontribusi sekitar 11,83 persen terhadap total penyaluran KUR secara nasional.
Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) juga telah dirasakan oleh lebih dari 10 ribu penerima manfaat dengan nilai realisasi sebesar Rp1,28 triliun.
Di bidang perdagangan luar negeri, Jawa Barat kembali mencatatkan surplus neraca perdagangan senilai USD1,98 miliar pada Maret 2026. Amerika Serikat tetap menjadi negara tujuan ekspor paling utama dengan kontribusi surplus sebesar USD1,42 miliar.
Walaupun begitu, tekanan global tetap perlu diwaspadai. Inflasi di Jawa Barat pada April 2026 tercatat sebesar 2,49 persen, di mana komoditas seperti emas perhiasan, daging ayam ras, dan beras menjadi faktor utama kenaikan harga.
Eko menegaskan bahwa pemerintah akan terus meningkatkan kualitas belanja serta menjaga produktivitas kas negara agar tren pertumbuhan ekonomi tetap terjaga sampai akhir tahun.
“Pemerintah akan terus memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi serta memperkuat bantalan fiskal perekonomian melalui kebijakan fiskal yang tepat dan berkesinambungan,” pungkas Eko.