BENGKULU – Kementerian Keuangan lewat Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) mengumumkan bahwa capaian penyaluran subsidi hunian melalui skema KPR FLPP di Provinsi Bengkulu sudah mencapai Rp49,11 miliar.
Alokasi dana Rp49,11 miliar ini berasal dari APBN pemerintah pusat yang ditujukan bagi program KPR FLPP. Langkah ini diambil guna meningkatkan aksesibilitas warga dalam memperoleh rumah layak dengan harga yang lebih terjangkau.
"Memang benar hingga awal Mei 2026 realisasi penyaluran program program KPR FLPP sebesar Rp49,11 miliar dan dengan penyaluran tersebut diharapkan membantu masyarakat berpenghasilan rendah, agar lebih mudah memiliki rumah sendiri," kata Muhammad Irfan Surya Wardhana, Kepala Kanwil DJPb Bengkulu, Selasa (12/5/2026).
Dana tersebut disalurkan guna menyokong pembiayaan bagi kurang lebih 417 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Adapun lokasi hunian tersebut berada di 96 titik perumahan yang tersebar di wilayah Provinsi Bengkulu.
Muhammad Irfan Surya Wardhana menjelaskan bahwa pemerintah pusat pun sudah mengalokasikan dana tambahan senilai Rp66,78 miliar melalui DIPA pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu.
Adanya dukungan dana ini diproyeksikan dapat memperkuat pembangunan pada sektor perumahan, sehingga agenda penyediaan tempat tinggal bagi warga bisa berjalan secara optimal di wilayah tersebut.
"Subsidi ini diharapkan mampu meringankan beban cicilan masyarakat sehingga akses kepemilikan rumah menjadi lebih mudah dan terjangkau," ucapnya.
Menurut Muhammad Irfan Surya Wardhana, skema FLPP menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mendorong perkembangan sektor properti. Di samping itu, program ini difungsikan untuk memacu aktivitas ekonomi di level daerah.
Pemerintah mematok target agar subsidi hunian ini mampu menaikkan angka kepemilikan rumah layak huni di Bengkulu. Kebijakan ini juga diharapkan bisa menjadi pendorong bagi kemajuan ekonomi serta industri properti lokal.