JAKARTA — Warga DKI Jakarta yang memiliki kendaraan kini mendapatkan pelayanan yang lebih fleksibel dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Langkah ini diambil untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
Kebijakan ini merupakan bagian dari masa transisi untuk membantu masyarakat tetap memenuhi kewajiban pajak kendaraan tahunan. Selain itu, langkah tersebut diharapkan bisa mendorong tertib administrasi kepemilikan kendaraan.
Masyarakat kini bisa melakukan pengesahan atau perpanjangan pajak kendaraan bermotor tahunan meski tidak membawa KTP pemilik asli.
Kemudahan ini diberikan sebagai respons atas kebutuhan masyarakat di lapangan, terutama yang menghadapi kendala administrasi.
Namun, kemudahan yang diberikan ini bersifat sementara. Kebijakan ini tidak menghapus kewajiban masyarakat untuk menyesuaikan data kepemilikan kendaraan melalui proses balik nama.
Sebagai bentuk komitmen tertib administrasi, wajib pajak yang memanfaatkan kelonggaran ini diminta mengisi surat pernyataan kesediaan melakukan balik nama kendaraan pada tahun 2027.
Pembayaran pajak tahunan tetap bisa dilakukan, sementara penyesuaian administrasi tetap diarahkan untuk diselesaikan.
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari koordinasi antara Pemprov DKI Jakarta dan Korlantas Polri, menyusul adanya kelonggaran sementara yang disampaikan oleh Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri. Di wilayah DKI Jakarta, mekanisme layanan tetap mengutamakan akuntabilitas, kepastian hukum, dan kemudahan.
Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny mengatakan, Bapenda DKI Jakarta memandang masa transisi ini penting agar masyarakat tidak menunda pembayaran pajak kendaraan tahunan hanya karena terkendala dokumen KTP pemilik asli.
“Di sisi lain, pemerintah tetap menjaga agar proses penertiban data kepemilikan kendaraan dapat berjalan secara bertahap,” ucapnya.
Melalui mekanisme tersebut, wajib pajak diberi ruang untuk tetap patuh membayar pajak kendaraan bermotor, tanpa mengabaikan kewajiban menyelesaikan balik nama kendaraan. Langkah ini diharapkan bisa mengurangi hambatan administratif yang kerap dialami masyarakat, khususnya dalam transaksi kendaraan bekas.
Tertib administrasi kendaraan bermotor menjadi hal penting dalam pelayanan publik. Data kepemilikan yang akurat diperlukan untuk mendukung pelayanan perpajakan, pengelolaan transportasi, penegakan aturan, hingga perencanaan pembangunan daerah.
Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta terus mendorong masyarakat untuk tidak menunda proses balik nama kendaraan. Semakin cepat data kepemilikan diperbarui, semakin baik pula kualitas data kendaraan bermotor yang dapat digunakan untuk pelayanan publik.
Pemprov DKI Jakarta juga memastikan seluruh jajaran Samsat di wilayah DKI Jakarta siap melaksanakan kebijakan ini secara profesional dan transparan.
Petugas di lapangan akan memberikan informasi dan pendampingan sesuai ketentuan agar masyarakat memahami mekanisme yang berlaku.
Melalui sinergi dengan Korlantas Polri, Pemprov DKI Jakarta berharap kebijakan sementara ini dapat menjadi jalan tengah antara kebutuhan masyarakat akan kemudahan layanan dan pentingnya menjaga tertib administrasi kendaraan bermotor.
Masyarakat diimbau untuk memanfaatkan kebijakan ini secara bertanggung jawab. Pembayaran pajak kendaraan tahunan tetap perlu dilakukan tepat waktu, sedangkan komitmen balik nama kendaraan pada tahun 2027 perlu dipersiapkan sejak sekarang.
“Dengan adanya masa transisi ini, Pemprov DKI Jakarta berharap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat terus meningkat, sejalan dengan terwujudnya data kepemilikan kendaraan yang lebih tertib, akurat, dan berkelanjutan,” tutur Morris.