JAKARTA - Bank Indonesia memiliki kesempatan yang terbuka lebar untuk mengerek suku bunga acuan dalam Rapat Dewan Gubernur pada bulan ini. Langkah tersebut berpotensi diambil sebagai respons atas penurunan nilai mata uang rupiah yang terjadi secara terus-menerus.
Situasi eksternal yang penuh tantangan, seperti tingginya harga minyak mentah dunia serta fluktuasi arus modal asing yang belum menentu, menjadi faktor penggerak utama di balik perlunya penyesuaian pada kebijakan moneter ini.
"Dalam kondisi seperti ini, peluang kenaikan 25 basis poin menurut saya sudah cukup besar, sekitar 60 sampai 65 persen, terutama jika menjelang RDG tekanan rupiah masih bertahan di atas Rp17.500, harga minyak masih di atas US$100 per barel, dan arus modal asing belum stabil," ujar Josua Pardede selaku Kepala Ekonom Permata Bank.
Indikasi mengenai pengetatan kebijakan ini selaras dengan fokus pada stabilitas ekonomi yang sempat disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo saat menghadiri pertemuan bersama Komisi XI DPR RI.
"Jika BI tetap menahan suku bunga, maka BI harus memberikan komunikasi yang sangat kuat dan memperlihatkan intervensi yang efektif agar pasar percaya bahwa rupiah masih terkendali," ucapnya.
Kondisi ekonomi pada saat ini dipandang jauh lebih berat dan menantang apabila dibandingkan dengan situasi pada April yang lalu, di mana otoritas moneter saat itu memilih untuk mempertahankan BI Rate pada posisi 4,75 angka persentase.
"Namun, dalam kondisi rupiah sudah menembus level sangat lemah, minyak tinggi, imbal hasil Amerika naik, dan pasar obligasi domestik ikut tertekan, kenaikan 25 basis poin menjadi opsi yang lebih kredibel untuk menegaskan bahwa stabilitas memang menjadi prioritas utama." katanya.
Kebijakan untuk melakukan penyesuaian suku bunga ini dipandang amat krusial guna menanggapi pandangan pelaku pasar terhadap kekuatan moneter tanah air, terlebih di tengah depresiasi nilai tukar yang berulang kali mencetak rekor terendah baru.
"Jika BI hanya mengandalkan intervensi valuta asing dan instrumen operasi moneter tanpa menaikkan suku bunga, pasar bisa menilai respons BI kurang kuat, terutama ketika rupiah terus mencetak level lemah baru," kata Josua.
Kendati demikian, pengetatan pada sektor moneter ini sebenarnya tidak diposisikan untuk menetapkan target angka yang absolut bagi pergerakan nilai tukar rupiah, melainkan berfungsi sebagai rem untuk meredam kecepatan depresiasi.
"Artinya, tujuan kenaikan suku bunga seharusnya bukan memaksa rupiah segera kembali ke Rp16.500, melainkan memperlambat pelemahan, memperbaiki selisih imbal hasil aset rupiah terhadap dolar AS, menahan ekspektasi pasar agar tidak semakin negatif, dan mengurangi risiko inflasi dari barang impor," tuturnya lagi.
Adanya tekanan inflasi yang berasal dari ongkos energi, biaya logistik, serta komoditas impor semakin memperjelas urgensi dari pengambilan kebijakan yang bersifat antisipatif ini.
"Dengan kata lain, kenaikan BI Rate 25 basis poin pada Mei bukan langkah berlebihan, melainkan langkah pencegahan agar tekanan nilai tukar tidak berubah menjadi tekanan harga yang lebih luas," ungkapnya.
Walaupun posisi cadangan devisa pada periode April 2026 terpantau masih kokoh pada jumlah US$146,2 miliar, penyusutan yang terjadi dari bulan sebelumnya memperlihatkan adanya beban yang berat dalam mengawal stabilitas moneter.
"Suku bunga dapat menahan tekanan jangka pendek dengan membuat aset rupiah lebih menarik dan menekan permintaan dolar yang bersifat spekulatif. Namun, stabilitas rupiah jangka panjang tetap bergantung pada arus devisa ekspor, defisit transaksi berjalan, harga minyak, kredibilitas fiskal, kepastian kebijakan, dan kepercayaan investor," sebutnya.
Pada sisi yang berbeda, instrumen kebijakan yang menyokong pertumbuhan ekonomi nasional harus tetap berjalan beriringan guna mengurangi dampak dari pembengkakan biaya dana terhadap sektor riil maupun industri perbankan dalam negeri.
"Jadi, jika BI menaikkan suku bunga, kebijakan pendukung pertumbuhan harus tetap dijalankan lewat jalur lain, misalnya insentif likuiditas untuk sektor prioritas, dukungan pembiayaan UMKM, dan koordinasi dengan pemerintah untuk menjaga belanja produktif," pungkasnya.