JAKARTA - Pemerintah melalui sejumlah kementerian terkait resmi menanggung pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 100 persen untuk tiket pesawat kelas ekonomi pada penerbangan domestik.
Pembebasan PPN untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi ini berlaku selama 60 hari sampai pertengahan Juni 2026, tepatnya dari Sabtu (25/4/2026) hingga Selasa (23/6/2026) mendatang.
"Kementerian Pariwisata bekerja sama dengan kementerian lainnya, Kementerian Keuangan dan juga Kementerian Perhubungan untuk memberikan insentif. Insentif diskon pesawat kelas ekonomi, PPN-nya ditanggung pemerintah," kata Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana saat konferensi pers Rapat Koordinasi Nasional Pariwisata (Rakornas Pariwisata), Rabu (20/5/2026).
Langkah ini diambil sebagai strategi untuk meredam lonjakan harga tiket pesawat yang dipicu kenaikan harga avtur di pasar global.
Selain itu, pemerintah juga memberlakukan diskon atau pembebasan biaya masuk untuk suku cadang pesawat yang diharapkan dapat membantu maskapai penerbangan meredam peningkatan biaya (cost).
"Jadi membantu wisatawan juga untuk untuk lebih murah mendapatkan (tiket)," kata Widiyanti.
Selain membebaskan PPN tiket pesawat domestik untuk kelas ekonomi, Kementerian Pariwisata secara khusus juga membidik pasar wisatawan premium.
Wisatawan premium merupakan sebutan untuk wisatawan kelas atas yang memprioritaskan layanan eksklusif dan pengalaman personal selama berlibur, seperti yang tengah menjadi tren belakangan ini, menurut Widiyanti.
Di tengah ketidakpastian situasi geopolitik dan ekonomi global, wisatawan premium menjadi incaran karena dinilai tetap memiliki daya beli tinggi dan relatif tidak terdampak oleh peningkatan biaya perjalanan maupun fluktuasi ekonomi.
"Indonesia ini sangat kaya dan indah sekali. Banyak diminati karena sekarang mereka melihat experience bukan hanya melihat pantai dan gunung," tutur Widiyanti.
"Tapi juga bagaimana mereka bisa bertemu dengan komunitas di Indonesia, sangat terkenal karena masyarakatnya yang sangat ramah," tambah dia.