JAWA BARAT - Gubernur Jawa Barat telah mengumumkan penundaan sementara penerapan pajak untuk kendaraan listrik di wilayahnya. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap imbauan dari Kementerian Dalam Negeri yang meminta seluruh gubernur di Indonesia untuk terus memberikan insentif pembebasan pajak bagi kendaraan ramah lingkungan tersebut.
Perubahan kebijakan terkait pajak kendaraan listrik berawal dari terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026.
Peraturan ini sebelumnya mengindikasikan bahwa kendaraan listrik tidak lagi secara otomatis dikecualikan dari objek pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).
Hal ini membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk memungut pajak bagi kendaraan listrik, yang sebelumnya dianggap memiliki tarif nol rupiah.
Namun, interpretasi awal tersebut kemudian diperjelas melalui Pasal 19 dalam peraturan yang sama.
Pasal ini menyebutkan bahwa pengenaan PKB dan BBNKB pada kendaraan listrik berbasis baterai, baik yang baru maupun yang diproduksi sebelum tahun 2026, dapat diberikan insentif berupa pembebasan atau pengurangan.
Frasa "diberikan insentif pembebasan atau pengurangan" ini mengindikasikan bahwa status bebas pajak tidak lagi bersifat otomatis, melainkan bergantung pada kebijakan spesifik yang ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah.
Meskipun demikian, munculnya Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri yang secara eksplisit menginstruksikan agar pemerintah daerah tetap membebaskan pajak kendaraan listrik, menjadi landasan bagi langkah Gubernur Jawa Barat.
Gubernur Jawa Barat menyatakan bahwa penundaan ini merupakan bagian dari upaya strategis untuk merespons kondisi ekonomi global yang sedang bergejolak.
Dialog dengan Menteri Dalam Negeri telah dilakukan. Terdapat surat edaran menteri yang menganjurkan penundaan pajak mobil listrik hingga kondisi ekonomi kembali stabil dan krisis global mereda.
Menurut pandangan Gubernur yang akrab disapa KDM ini, pembebasan pajak kendaraan listrik bersifat sementara.
Tujuannya adalah untuk mendorong penggunaan energi terbarukan, terutama di tengah ketegangan geopolitik global yang berdampak pada stabilitas ekonomi dunia, seperti eskalasi ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat.
KDM menegaskan bahwa kebijakan ini akan terus dievaluasi secara berkala. Ketika kondisi perekonomian sudah pulih dan ancaman krisis global telah berlalu, instrumen pajak untuk kendaraan listrik dipastikan akan diberlakukan kembali.
Gubernur Jawa Barat menambahkan, jika perekonomian sudah normal dan krisis global telah berakhir, maka pengenaan pajak untuk kendaraan listrik akan menjadi keniscayaan.
Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 900.1.13.1/3764/SJ tentang Pemberian Insentif Fiskal berupa Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.
Surat edaran tertanggal 22 April 2026 ini secara tegas meminta pemerintah daerah untuk terus memberikan pembebasan pajak bagi kendaraan listrik.
Dalam surat edaran tersebut, alasan pemberian insentif fiskal ini dikaitkan dengan situasi dan kondisi ekonomi global yang menyebabkan ketidakstabilan dalam ketersediaan dan harga energi, khususnya minyak dan gas.
Fluktuasi harga energi ini berpotensi memberikan dampak negatif terhadap perekonomian domestik.
Selain itu, kebijakan ini juga merupakan bagian dari dukungan terhadap transisi menuju energi terbarukan.
Mendagri menginstruksikan para gubernur untuk mengambil keputusan dalam memberikan insentif fiskal berupa pembebasan PKB dan BBNKB untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.
Para gubernur juga diminta untuk melaporkan keputusan pemberian insentif fiskal tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Keuda).
Laporan ini, yang harus disertai dengan Keputusan Gubernur, wajib diserahkan paling lambat pada tanggal 31 Mei 2026.
Langkah ini menunjukkan adanya koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong adopsi kendaraan listrik sembari mempertimbangkan kondisi ekonomi makro.