JAKARTA - Realisasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sepanjang periode Januari hingga Mei 2026 telah menembus angka Rp180,4 triliun. Nilai defisit tersebut setara dengan 0,70% terhadap produk domestik bruto.
Kondisi defisit ini terjadi lantaran jumlah realisasi belanja negara terpantau jauh lebih besar jika dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh.
Realisasi pendapatan negara berada di angka Rp1.185 triliun, sedangkan belanja negara melesat hingga Rp1.365,4 triliun.
"Sampai dengan Mei, atau dalam 5 bulan pertama tahun ini, defisitnya 0,70% PDB," ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers pada Jumat (5/6/2026).
Target defisit anggaran di dalam dokumen UU APBN 2026 sebenarnya telah dirancang sebesar Rp689,1 triliun untuk sepanjang tahun. Angka target tahunan tersebut setara dengan 2,68% dari total produk domestik bruto.
Nilai defisit pada lima bulan pertama tahun 2026 ini tercatat lebih besar dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 yang hanya menyentuh Rp20,9 triliun atau 0,09% PDB. Kendati demikian, posisi keuangan negara saat ini ditegaskan masih berada dalam batas yang aman.
"APBN kami amat aman, bisa kami kendalikan, utamanya karena pajak dan bea cukai ada perbaikan yang signifikan," ucap Purbaya.
Perolehan pendapatan negara yang mencapai Rp1.185 triliun tersebut berhasil mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 19,1% secara tahunan.
Capaian ini sebagian besar disokong oleh penerimaan sektor perpajakan yang terkumpul senilai Rp834,4 triliun atau tumbuh sekitar 22,1%.
Selain sektor perpajakan, pendapatan negara juga ditopang oleh sektor kepabeanan dan cukai yang memperoleh Rp123,8 triliun atau tumbuh tipis 0,7%.
Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak mengumpulkan Rp226,4 triliun dengan pertumbuhan sebesar 19,9%.
Di sisi lain, total belanja negara sepanjang Januari hingga Mei 2026 telah terealisasi sebesar Rp1.365,4 triliun atau melonjak hingga 34,4%. Belanja tersebut terdiri atas:
belanja pemerintah pusat senilai Rp1.059,3 triliun
transfer ke daerah sebesar Rp306,1 triliun
Realisasi penyerapan anggaran untuk belanja pemerintah pusat mengalami lonjakan yang cukup signifikan sebesar 52,6%.
Sebaliknya, untuk pos anggaran yang disalurkan melalui transfer ke daerah justru terpantau mengalami penurunan atau kontraksi sebesar 4,9%.
Keseimbangan primer pada periode lima bulan pertama tahun ini dilaporkan mencapai angka Rp58,6 triliun, atau mengalami kontraksi sebesar 69,5%.
Sementara itu, untuk pembiayaan anggaran tercatat sudah terealisasi senilai Rp379,4 triliun atau tumbuh sebesar 16,2%.
"Jadi, kondisi fiskal amat baik, wakil menteri dan dirjen-dirjennya memastikan itu terjadi. Dirjen pajak juga memastikan bagian bawah mengerti target kami dan apa yang harus dikerjakan, dirjen bea dan cukai juga sama," ucapnya.