JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk membuktikan peran besarnya dalam menyukseskan program penyediaan hunian nasional untuk masyarakat. Hingga 25 Mei 2026, bank ini menjadi penyalur Kredit Program Perumahan terbesar di Indonesia dengan realisasi mencapai Rp9,21 triliun.
Jumlah tersebut setara dengan 54,6 persen dari total realisasi nasional yang menyentuh angka Rp16,86 triliun.
Pencapaian ini menegaskan kontribusi besar bank dalam memperluas akses kepemilikan hunian sekaligus mendukung program strategis pemerintah.
Informasi ini dibahas dalam pertemuan antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Maruarar Sirait, dengan Direktur Utama bank, Hery Gunardi.
Pertemuan di kantor pusat tersebut berfokus pada penguatan sinergi pembiayaan bagi masyarakat luas.
Kedua pihak mendiskusikan langkah strategis, termasuk Kredit Usaha Rakyat Perumahan serta skema rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Sinergi ini diharapkan bisa mempercepat pemenuhan kebutuhan rumah layak bagi warga di seluruh tanah air.
Secara nasional, realisasi pembiayaan perumahan sampai akhir Mei 2026 terbagi menjadi sektor pasokan dan permintaan.
Pembiayaan pada sektor pasokan tercatat sebesar Rp4,87 triliun untuk 1.875 debitur pengembang.
Sementara itu, pembiayaan sektor permintaan atau konsumen telah menyentuh angka Rp11,99 triliun bagi 78.001 debitur.
Kontribusi dari bank pelat merah ini terlihat sangat dominan pada kedua sektor pembiayaan tersebut.
Pada sektor pasokan, dana sebesar Rp1,10 triliun telah disalurkan untuk 752 debitur pengembang di berbagai wilayah. Untuk sektor permintaan, dana senilai Rp8,10 triliun berhasil disalurkan kepada 65.576 debitur konsumen.
Realisasi yang tinggi ini menjadi indikator bahwa keperluan masyarakat terhadap hunian berkualitas dengan harga terjangkau masih sangat besar.
Capaian ini juga menunjukkan efektivitas strategi distribusi pembiayaan yang dijalankan pihak perbankan.
Menteri PKP RI, Maruarar Sirait, menyampaikan apresiasi mendalam atas kontribusi yang telah ditunjukkan oleh pihak bank. Sektor perumahan dinilai memberi dampak ekonomi yang luas karena melibatkan banyak industri pendukung di daerah.
Pernyataan Menteri PKP terkait penambahan kuota pembiayaan BRI :
BRI telah meningkatkan kuota yang semula ditetapkan sebesar Rp8 triliun untuk tahun ini menjadi Rp12 triliun.
Keputusan penambahan kuota ini diambil karena alokasi awal sebesar Rp8 triliun sudah terserap sepenuhnya oleh masyarakat.
Hingga saat ini, angka penyaluran sudah menyentuh Rp9,2 triliun, bahkan plafon awal sudah terlampaui sejak periode April atau awal Mei 2026. Menteri Maruarar secara khusus menyampaikan terima kasih atas kinerja luar biasa yang ditunjukkan oleh manajemen BRI.
Peningkatan plafon kredit ini membuktikan bahwa minat masyarakat terhadap program perumahan terus melonjak tinggi. Dukungan perbankan menjadi faktor penentu agar target penyediaan hunian bagi rakyat bisa terealisasi dengan baik.
Guna merespons kebutuhan yang tinggi, langkah sosialisasi dan implementasi program terus diperluas sepanjang tahun 2026. Fokus utama diarahkan untuk memastikan warga di daerah pelosok mendapatkan kesempatan pembiayaan yang sama.
Pemerataan ini terlihat dari sebaran penyaluran kredit di berbagai provinsi dari wilayah barat sampai timur Indonesia. Langkah ini diambil agar pembiayaan tidak hanya menumpuk di kota besar atau wilayah Pulau Jawa saja.
Berikut adalah rincian sebaran realisasi program KPP BRI di beberapa wilayah strategis :
Sorong, Papua Barat Daya 610 Debitur Rp258,9 Miliar
Tangerang, Banten 255 Debitur Rp202,4 Miliar
Majalengka, Jawa Barat 499 Debitur Rp151,98 Miliar
Pontianak, Kalimantan Barat 130 Debitur Rp59,23 Miliar
Data tersebut memperlihatkan komitmen kuat dalam mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur dasar bagi masyarakat di seluruh penjuru Indonesia.
Selain program tersebut, keterlibatan dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan juga terus diperkuat.
Pada tahun 2025, realisasi program FLPP berhasil menyasar 32.206 unit rumah atau setara 97,5 persen dari target awal.
Keberhasilan ini mendorong ditetapkannya target yang lebih tinggi untuk periode berikutnya.
Pada tahun 2026, target penyaluran program FLPP dinaikkan secara signifikan menjadi 60.000 unit rumah, atau melonjak sekitar 81,8 persen.
Hingga tanggal 25 Mei 2026, realisasi akad kredit untuk program ini telah mencapai 12.500 unit hunian.
Direktur Utama bank, Hery Gunardi, menjelaskan bahwa kekuatan utama terletak pada luasnya jaringan distribusi yang dimiliki.
Dengan dukungan lebih dari 7.500 titik layanan kantor cabang dan unit kerja, jangkauan bisa menyentuh wilayah yang minim akses keuangan.
Jaringan yang tersebar luas ini sangat penting untuk memastikan distribusi pembiayaan berjalan secara inklusif ke berbagai daerah. Warga di kawasan terpencil tidak perlu pergi jauh ke pusat kota untuk mendapatkan akses program perumahan pemerintah.
Ke depan, pihak perbankan menyatakan kesiapan untuk mendukung berbagai kebijakan baru yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah.
Salah satu wacana yang berkembang adalah penyediaan jangka waktu pembiayaan hingga mencapai 40 tahun bagi masyarakat.
Skema dengan tenor panjang ini diprediksi akan membuat nilai cicilan bulanan menjadi jauh lebih ringan bagi pekerja muda atau kelompok berpenghasilan rendah.
Meski demikian, prinsip kehati-hatian serta manajemen risiko yang ketat tetap diterapkan dalam setiap penyaluran kredit.
Melalui langkah aktif ini, pihak perbankan berharap bisa terus memberikan dampak positif bagi kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia.
Inisiatif ini dijalankan untuk mendorong inklusi keuangan sekaligus menggerakkan pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah.