JAKARTA - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah menyiapkan dana besar mencapai Rp 1.896 triliun demi mendanai sejumlah program prioritas nasional pada 2027. Anggaran tersebut dialokasikan untuk membiayai 60 program kerja yang terbagi ke dalam delapan klaster utama.
Program-program tersebut mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari penyediaan makan bergizi gratis (MBG), pembangunan 3 juta unit rumah, hingga pengerjaan proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa kebutuhan dana untuk Program Kebutuhan Pendanaan Prioritas Nasional (PKPN) ini sudah dimasukkan ke dalam penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027.
"Belanja direncanakan berada pada kisaran 13,62 persen hingga 14,80 persen terhadap PDB. Besaran postur makro fiskal 2027 telah memperhitungkan kebutuhan pendanaan berbagai PKPN yang diperkirakan mencapai Rp 1.720 triliun hingga Rp 1.896 triliun," ujar Purbaya dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI, Selasa (9/6/2026).
Pihak pemerintah menargetkan sumber pendanaan proyek tersebut berasal dari belanja pemerintah pusat, optimalisasi transfer ke daerah dan dana desa, serta bermacam skema pembiayaan anggaran lainnya.
Purbaya menegaskan bahwa langkah efisiensi serta refocusing anggaran akan tetap diterapkan agar pengeluaran negara menjadi lebih produktif sekaligus memberikan efek yang nyata bagi masyarakat luas.
"Pemerintah terus berkomitmen meningkatkan kualitas belanja negara melalui upaya efisiensi dan refocusing agar alokasi anggaran semakin produktif, tepat sasaran, dan mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian dan masyarakat," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menjabarkan bahwa 60 program kerja tersebut dikelompokkan ke dalam delapan klaster besar yang terintegrasi satu sama lain.
"Intinya delapan klaster ini tidak berjalan sendiri-sendiri. Pangan terhubung dengan gizi, gizi terhubung dengan pendidikan, pendidikan terhubung dengan produktivitas, produktivitas terhubung dengan industri, industri menciptakan lapangan kerja, lapangan kerja menurunkan jumlah orang miskin," ujar Rachmat.
Klaster pertama berfokus pada kedaulatan pangan, yang mencakup:
Pembangunan 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih
Pengembangan kawasan perkebunan strategis
Peningkatan produksi daging, susu, dan telur
Sementara pada sektor energi dan air, pemerintah bakal menggulirkan:
Program biodiesel B50
Bioetanol E20
Pembangunan PLTS 100 GW
Konversi 6 juta motor listrik
Elektrifikasi 10.000 desa
Eksplorasi 10 blok migas baru
Sektor pendidikan memperoleh porsi besar melalui beberapa program:
Program MBG untuk anak sekolah
Pembangunan 500 Sekolah Rakyat
Pembangunan 20 Sekolah Garuda baru
Digitalisasi pendidikan dengan 2 juta papan interaktif digital
Pendirian 10 universitas berbasis STEMM
Di bidang kesehatan, pemerintah akan melanjutkan:
Program MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita
Peningkatan kapasitas 66 rumah sakit
Perluasan pemeriksaan kesehatan gratis
Percepatan penanggulangan tuberkulosis
Pada sektor hilirisasi dan industrialisasi, rencana kerja meliputi:
Pengembangan 18 proyek hilirisasi strategis
Produksi mobil nasional dan motor nasional
Pengembangan industri semikonduktor
Pembangunan ekosistem kedirgantaraan
Untuk klaster infrastruktur, program yang disiapkan adalah:
Pembangunan Giant Sea Wall
Program pembangunan 3 juta rumah
Pengembangan jaringan kereta api nasional
Rehabilitasi kawasan terdampak bencana
Dalam rangka memperkuat ekonomi kerakyatan, pemerintah menargetkan:
Pembangunan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
Percepatan pembangunan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T)
Adapun program pengentasan kemiskinan akan diarahkan melalui:
Program Kesejahteraan Rakyat (Pro-Kesra) berupa bansos terintegrasi
Dukungan bagi 10 juta penduduk untuk berusaha dan bekerja
Pemerintah optimistis berbagai program ini dapat menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi, membuka lebih banyak lapangan kerja, serta menyokong target pembangunan nasional di masa depan.