JAKARTA - Rencana penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk penerbangan domestik dinilai mampu menjadi langkah positif dalam meningkatkan keterjangkauan transportasi udara bagi seluruh warga Indonesia sekaligus memperkokoh kondisi perekonomian nasional.
Regulasi ini diproyeksikan dapat menghadirkan harga tiket yang jauh lebih murah, memperkuat jalinan konektivitas antarwilayah, serta menstimulasi pertumbuhan ekonomi domestik lewat kenaikan mobilitas masyarakat secara masif.
Seorang pengamat penerbangan memberikan penilaian bahwa pemberlakuan PPN untuk tiket pesawat rute domestik selama ini menjadi kebijakan yang patut dievaluasi kembali.
Berdasarkan sudut pandangnya, terdapat ketimpangan perlakuan yang cukup mencolok jika membandingkan antara operasional penerbangan dalam negeri dengan rute internasional.
"Harga tiket domestik dikenakan PPN ini anomali karena keluar negeri tidak dipungut PPN, kenapa di dalam negeri dipungut PPN?" ungkap pengamat tersebut.
Di samping persoalan itu, ia juga menekankan fakta bahwa moda angkutan umum massal jenis lainnya sama sekali tidak dibebani oleh pungutan PPN untuk penyediaan layanan pergerakan penumpang.
"Transportasi publik lainnya tidak dipungut PPN. Bahkan kereta yang paling mewah, bus yang paling mewah pun yang harga tiketnya mendekati harga tiket pesawat kelas ekonomi LCC itu juga tidak dipungut PPN. Jadi kenapa tiket pesawat dipungut PPN?" jelasnya.
Opini tersebut mempertegas betapa krusialnya pengkajian ulang terhadap regulasi perpajakan pada industri penerbangan udara. Hal ini ditujukan demi mewujudkan sebuah ekosistem transportasi yang kompetitif serta setara dengan pilihan moda transportasi umum lainnya.
Dari aspek pelaku industri, tarif penerbangan yang menjadi lebih ramah kantong berpeluang meningkatkan volume pengguna jasa maskapai serta mendongkrak keterisian kursi pesawat.
Kondisi ideal ini mampu menyokong keberlangsungan bisnis penerbangan, membuka jalan bagi ekspansi rute komersial baru, sekaligus menguatkan interkoneksi ke beragam daerah terpencil yang mengandalkan jalur udara.
Lebih jauh lagi, penguatan konektivitas antarwilayah diyakini bakal memberikan dampak berantai yang sangat luas bagi perkembangan ekonomi di daerah.
Mobilitas warga yang kian tinggi membuka peluang perluasan aktivitas perdagangan, investasi, sektor pariwisata, hingga pergerakan tenaga kerja terampil yang pada akhirnya menyokong pertumbuhan ekonomi secara merata di seluruh wilayah.
Langkah kebijakan fiskal ini pun dipandang mampu menjadi instrumen strategis yang tepat dalam mendorong efisiensi operasi sekaligus memacu akselerasi pertumbuhan pada sektor transportasi nasional.
"Yang dibutuhkan di sini adalah niat politik dari pemerintah, apakah mau mendorong agar industri transportasi Indonesia ini jadi lebih efisien, lebih terjangkau dan tentunya nanti lebih berkembang," tuturnya.
Melihat besarnya potensi dampak positif yang bisa dihasilkan, pembebasan PPN bagi penerbangan domestik diharapkan menjadi keputusan taktis guna mengukuhkan konektivitas nasional, memacu daya saing maskapai, serta memberikan kegunaan nyata bagi kesejahteraan masyarakat luas.
Sebagai sebuah negara kepulauan, Indonesia sangat bertumpu pada kehadiran transportasi udara untuk menjangkau serta menghubungkan wilayah-wilayah yang saling terpisah.
Keterjangkauan harga tiket pesawat menjadi salah satu faktor penentu dalam menyokong pergerakan penduduk, kelancaran distribusi logistik ekonomi, hingga akselerasi pariwisata daerah.
Melalui terpangkasnya beban pengeluaran finansial yang ditanggung oleh konsumen, regulasi ini diharapkan mampu mendongkrak animo masyarakat dalam memanfaatkan transportasi udara.
Kenaikan jumlah perjalanan udara dalam negeri kelak membawa pengaruh positif bukan hanya bagi industri penerbangan, melainkan juga bagi berbagai sektor bisnis terkait seperti pariwisata, perhotelan, kuliner, pengiriman logistik, hingga pelaku UMKM.