JAKARTA - Penerimaan pajak hingga pertengahan Juni 2026 belum menyentuh angka 50 persen atau setengah dari target APBN tahun ini. Berdasarkan data terbaru per 16 Juni 2026, realisasi setoran wajib tersebut baru mencapai Rp940,3 triliun. Meski demikian, perolehan ini mencatatkan pertumbuhan sebesar 23,4 persen (yoy) jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.
Capaian setoran hingga mendekati kisaran 40 persen dari target keseluruhan tahun yang ditetapkan sebesar Rp2.357,7 triliun.
"Ini angka sementara di pertengahan Juni, mudah-mudahan bisa terus konsisten. Kalau dilihat dari target penerimaan dari yang sebelumnya [sampai akhir] Mei 35,4% [dari target] ini sudah naik di angka 39,62% dari target penerimaan 2026," jelasnya.
Jika melihat realisasi pada akhir Mei 2026, total penerimaan berada di angka Rp834,4 triliun atau tumbuh 22,1 persen (yoy). Dengan demikian, terdapat estimasi penambahan setoran sekitar Rp105,9 triliun selama kurun waktu lebih dari dua pekan pada bulan Juni 2026.
Rata-rata setoran yang masuk setiap bulannya hingga Mei 2026 berada di kisaran Rp167 triliun. Lonjakan terbesar terjadi pada April 2026 yang menyentuh angka Rp252 triliun, atau tumbuh 16,1 persen (yoy) dari April 2025 yang senilai Rp229,84 triliun.
Hal ini dipengaruhi oleh perpanjangan batas akhir pelaporan SPT pajak penghasilan (PPh) Badan hingga 31 Mei 2026, yang membuat setoran Mei 2026 melesat ke angka Rp188,10 triliun.
Dana dari sektor ini bersifat krusial untuk membiayai berbagai program strategis pemerintah dalam APBN. Beberapa pos pengeluaran besar yang telah berjalan hingga akhir bulan lalu meliputi: Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp88,15 triliun Ketahanan pangan sebesar Rp66,6 triliun Subsidi dan kompensasi sebesar Rp203,7 triliun
Pos belanja subsidi dan kompensasi mengalami lonjakan tertinggi sebesar 208,2 persen dibandingkan akhir Mei 2025 akibat kebijakan menahan harga BBM seperti Pertalite dan Solar ditengah fluktuasi minyak dunia.
"Pertumbuhan penerimaan pajak juga Insyaallah bisa mampu membuat negara merespons terhadap volatilitas harga minyak akibat dinamika geopolitik global yang akhirnya meningkatkan realisasi dari subsidi energi," terangnya.