JAMBI - Pemerintah Provinsi Jambi saat ini tengah mempertimbangkan peluang untuk membuka rekrutmen calon pegawai negeri sipil. Langkah tersebut diambil guna melakukan penghematan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, khususnya pada sektor belanja langsung.
"Kalau menerima pegawai baru, kami khawatir nanti (anggaran) membengkak untuk belanja (gaji) pegawai, maka kami sulit untuk membangun daerah," ujarnya.
Saat ini fokus utama mengarah pada pemberdayaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Terlebih ada aturan yang sedang dibahas di tingkat pusat mengenai pembatasan anggaran gaji pegawai yang tidak boleh melebihi angka 30 persen dari total belanja daerah.
Aturan pembatasan tersebut menjadi dasar pertimbangan utama dalam mengkaji ulang rencana penambahan aparatur sipil negara yang baru. Jika nantinya rekrutmen tetap dibuka, prioritas utama akan diberikan kepada formasi spesifik yang sangat mendesak dan mengalami kekurangan pasokan tenaga kerja.
Kebutuhan mendasar tersebut mencakup tenaga pendidik untuk bidang studi tertentu yang kosong karena pensiun serta dokter spesialis seperti bidang bedah jantung. Proses kajian mendalam mengenai formasi ini sedang berjalan di instansi kepegawaian daerah.
Penataan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja kini menjadi fokus krusial yang sedang diselesaikan. Pemerintah daerah mengemban tanggung jawab besar dari pusat untuk menuntaskan status sisa tenaga honorer demi dialihkan menjadi pegawai paruh waktu yang kini jumlahnya mencapai 6.438 orang. Pembatasan rekrutmen ini menjadi bagian dari strategi efisiensi anggaran daerah.
"Kita punya tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah PPPK," katanya.