JAKARTA - Ruang Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menjadi tempat pemaparan Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II APBN Anggaran 2026 oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Rapat kerja yang dipimpin Ketua Banggar Said Abdullah pada 7 Juli 2026 ini menjadi momentum krusial untuk mengevaluasi kinerja fiskal serta merumuskan arah kebijakan ke depan.
Hasil evaluasi menunjukkan performa yang sangat menggembirakan bagi perekonomian nasional. Perekonomian domestik terbukti tangguh menghadapi gejolak geopolitik serta ketidakpastian global berkat pertumbuhan pendapatan negara dua digit dan defisit yang aman.
Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa keberhasilan ini merupakan dampak positif dari reformasi struktural yang berjalan secara konsisten. Langkah tersebut mencakup pembenahan administrasi perpajakan hingga optimalisasi penyaluran belanja ke berbagai daerah.
Sektor pendapatan negara menjadi sorotan utama karena berhasil mencatatkan pertumbuhan yang sangat solid. Hingga paruh pertama 2026, penerimaan negara telah menyentuh Rp1.459,4 triliun atau mencapai 46,3 persen dari target APBN.
Angka pencapaian tersebut melonjak sebesar 21,4 persen secara tahunan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025. Perkembangan positif ini disokong oleh Penerimaan Perpajakan senilai Rp1.187,8 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp271,0 triliun.
“Kalau kami lihat Penerimaan Pajak aja itu tumbuhnya 24,6 persen. Ini perkembangan yang menggembirakan, ingat tahun lalu kontraksi 7 persen di 6 bulan pertama. Jadi, reformasi perpajakan dan reformasi organisasi maupun personalia perpajakan sudah memberikan hasil yang cukup menjanjikan, saya pikir kedepannya akan terus membaik,” ucap Menkeu optimis.
Hampir seluruh sektor ekonomi memperlihatkan tren positif seiring lonjakan penerimaan pajak dan target PNBP yang maksimal. Menteri Keuangan sangat optimistis bahwa pergerakan roda ekonomi saat ini berada pada jalur yang tepat dan semakin solid.
Pertumbuhan penerimaan pajak utamanya digerakkan oleh kontribusi besar dari sektor perdagangan serta industri pengolahan. Selain itu, peningkatan PPN dan PPnBM yang menyentuh angka 42,2 persen merefleksikan kuatnya tingkat konsumsi masyarakat domestik.
Sektor kepabeanan dan cukai juga memberikan andil positif dengan mencatatkan realisasi sebesar Rp152 triliun atau 45,2 persen dari target. Capaian ini dipicu oleh stabilitas produksi tembakau, peningkatan impor bahan baku, dan penguatan harga sawit global.
Realisasi tersebut menegaskan bahwa basis pendapatan negara pada paruh pertama tahun ini bertumpu secara lebih merata. Menkeu menambahkan bahwa hasil optimal ini didapatkan tanpa memberikan beban baru kepada masyarakat maupun pelaku usaha.
“Saya yakin dengan efisiensi pegawai pajak, perbaikan Coretax dan perbaikan prosedur, kami bisa mencapai itu tanpa menaikkan tarif pajaknya atau menciptakan pajak baru,” kata Menkeu.
Kinerja yang tidak kalah impresif juga ditunjukkan pada pengelolaan belanja negara. Pemerintah berhasil merealisasikan belanja sebesar Rp1.656,0 triliun, atau setara dengan 43,1 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan.
Penyerapan ini tumbuh sebesar 17,8 persen secara tahunan dibandingkan periode sebelumnya. Angka tersebut mencakup belanja pemerintah pusat senilai Rp1.298,6 triliun dan alokasi transfer ke daerah sebesar Rp357,4 triliun.
“Kalau kami lihat belanja negara tahun lalu dalam periode yang sama hanya tumbuh 38,8, sekarang tumbuhnya 43,1 persen. Itu merupakan hasil dari upaya kami untuk memastikan belanja negara lebih terjadi merata sepanjang tahun,” jelas Menkeu.
Anggaran belanja pusat diprioritaskan untuk membiayai program nasional seperti Makan Bergizi Gratis, Jaminan Kesehatan, hingga Program Keluarga Harapan. Pembayaran upah berkala, THR, serta gaji ke-13 bagi para aparatur sipil negara juga terakomodasi dengan baik.
Di sisi lain, realisasi anggaran subsidi dan kompensasi melonjak tajam hingga menyentuh angka Rp233 triliun. Jumlah ini terbagi atas subsidi sebesar Rp116 triliun serta kompensasi senilai Rp116,9 triliun.
“Realisasi penyaluran barang bersubsidi sampai dengan semester 1 tahun 2026 juga menunjukkan peningkatan apabila dibandingkan dengan realisasi penyaluran periode yang sama tahun 2025. Realisasi penyaluran volume BBM meningkat sebesar 7,8 persen, volume LPG 3 kg meningkat sebesar 2 persen, Pelanggan listrik bersubsidi meningkat sebesar 2,1 persen, volume pupuk meningkat sebesar 21,4 persen, dan debitur KUR meningkat sebesar 3,6 persen,” terang Menkeu.
Penyaluran dana transfer ke daerah bahkan menorehkan rekor persentase tertinggi dalam jangka waktu lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan sinergi tata kelola keuangan antara pusat dan daerah berjalan kian efektif.
“Realisasi TKD yang tinggi di semester I tahun 2026 ditentukan oleh andil kinerja pemerintahan daerah dalam menyerap anggaran dan merealisasikan target tersebut. Realisasi penyaluran TKD dari pemerintahan pusat sudah on track dan berjalan lebih cepat. Kami akan kawal terus realisasi penyaluran TKD di semester ke-2,” ucap Menkeu.
Kedisiplinan anggaran tetap terjaga dengan ketat meskipun belanja negara bergerak secara agresif demi menopang ekonomi. Defisit APBN pada paruh pertama hanya berada di angka Rp196,5 triliun atau sekitar 0,76 persen terhadap PDB.
“Jadi kalau kami lihat dulu waktu kami publish angka triwulan pertama, keluarnya itu 0,9. Semua pengamat panik dan mereka billing kalau dikali 4 jadi 3,6. Jadi mereka bilang berarti anggaran tahun ini pasti defisitnya 3,6 persen, lewat dari 3. Kalau kami pakai cara yang sama sekarang 6 bulan, 0,7 berarti kalau setahun kan berapa? 1,52? Harusnya begitu kalau mereka memakai cara yang bersama. Tapi saya yakin mereka tidak akan memakai cara yang sama, jadi mereka tidak akan membahas ini. Mereka tetap akan bilang anggarannya parah. Tapi ini angka yang terjadi betulan dan ya mungkin sepanjang tahun pun tidak akan seperti itu hitungannya akan lebih tinggi karena kami ada belanja-belanja yang terakumulasi di triwulan kedua. Tapi kami pastikan bahwa anggaran kami tetap terkendali dan defisit akan di bawah 3 persen,” tegas Purbaya.
Proyeksi defisit anggaran untuk keseluruhan tahun 2026 diperkirakan bertahan pada level 2,85 persen terhadap PDB. Target pendapatan negara dipatok sebesar Rp3.208,1 triliun sedangkan alokasi belanja diproyeksikan mencapai Rp3.942,4 triliun.
“Peran APBN sangat strategis sebagai shock absorber dalam menjaga stabilitas perekonomian dan menjaga daya beli masyarakat, dan kebijakan countercyclical dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan merata. Kami lihatkan shock absorber pada waktu harga minyak dunia tinggi, kami tidak naikkan harga BBM subsidi. Sebagian mengkritik kebijakan tersebut, tapi untuk kami, untuk pemerintah, untuk kami semua, itu bagus untuk menjaga stabilitas sehingga kami masih bisa tumbuh terus ekonominya,” tutur Menkeu.
Ke depan, peluang untuk mengoptimalkan postur fiskal dinilai masih terbuka lebar bagi jajaran pemerintahan. Pemerintah optimistis mampu menekan laju defisit demi menjaga kesinambungan ekonomi nasional secara berkelanjutan.
Seluruh capaian positif ini menjadi modal krusial bagi pemerintah dalam menyongsong paruh kedua tahun 2026. Dengan fondasi fiskal yang kokoh, instrumen APBN diharapkan terus efektif memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.