JAKARTA - Mengalami pemutusan hubungan kerja menjadi situasi tidak mudah, terlebih jika masih memiliki kewajiban membayar cicilan kredit pemilikan rumah (KPR) setiap bulan. Kehilangan sumber pemasukan utama kerap membuat debitur cemas tidak sanggup membayar angsuran hingga terancam kehilangan tempat tinggal akibat gagal bayar.
Meski begitu, keadaan ini bukan berarti tidak memiliki jalan keluar. Pihak bank dan pemerintah telah menyiapkan sistem restrukturisasi kredit untuk nasabah yang mengalami penurunan kemampuan bayar lantaran situasi tertentu, termasuk PHK.
Lewat keringanan KPR ini, nasabah bisa meminta penyesuaian skema angsuran agar cicilan menjadi lebih enteng serta selaras dengan kondisi finansial terkini. Aturan ini jadi bentuk perlindungan untuk nasabah yang punya niat baik menyelesaikan kewajiban walau tengah didera kendala keuangan.
Berikut merupakan rincian hukum, persyaratan, opsi keringanan, hingga langkah mengajukan penataan ulang KPR ke perbankan.
Restrukturisasi kredit bukan merupakan kebijakan sepihak dari bank saja. Program tersebut mempunyai payung hukum yang diatur Otoritas Jasa Keuangan (OJK), di antaranya lewat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 mengenai Stimulus Perekonomian Nasional beserta pembaruan terkait penilaian kualitas aset.
Merujuk aturan itu, nasabah berhak mendapat restrukturisasi jika memenuhi beberapa kriteria. Nasabah bersangkutan wajib dalam kondisi kesulitan membayar nominal pokok dan/atau bunga kredit.
Di samping itu, bank juga bakal menilai nasabah masih punya prospek untuk sanggup membayar kembali kewajibannya setelah penataan ulang dilakukan, contohnya dengan mendapat pekerjaan baru atau berwiraswasta. Merosotnya kemampuan bayar pun harus berdasar pada alasan yang valid dibuktikan, salah satunya lantaran kehilangan mata pencaharian akibat PHK.
Usai memeriksa kondisi keuangan nasabah, bank biasanya menyodorkan beberapa opsi restrukturisasi yang pas dengan kapasitas bayar masing-masing debitur.
Langkah pertama yaitu menambah durasi masa pinjaman KPR. Sebagai ilustrasi, jika sisa tenor masih 10 tahun, bank dapat menambahnya menjadi 15 tahun.
Melalui masa tenor yang lebih panjang, nilai cicilan bulanan otomatis mengecil sehingga lebih enteng dibayar sebelum kondisi keuangan kembali normal.
Bank juga bisa memberikan kelonggaran berupa penyesuaian suku bunga dalam periode tertentu. Penurunan bunga ini bakal langsung memangkas nominal cicilan bulanan tanpa perlu menambah durasi pinjaman.
Opsi ini umumnya diberikan bagi nasabah yang dianggap masih sanggup mengangsur, tetapi memerlukan kelonggaran sementara waktu.
Opsi berikutnya yakni pemberian masa tenggang atau grace period. Melalui skema ini, debitur hanya perlu melunasi bunga kredit dalam jangka waktu tertentu, misalnya selama 6 sampai 12 bulan.
Di sisi lain, pembayaran pokok pinjaman akan ditangguhkan sampai kondisi keuangan kembali pulih. Langkah ini memberikan ruang bagi nasabah untuk fokus mencari pekerjaan baru atau merintis usaha selepas terkena PHK.
Jika nasabah telat mengangsur hingga dikenakan denda atau bunga menunggak, bank bisa memberi kelonggaran berupa pengurangan bunga atau penghapusan denda berdasarkan evaluasi. Lewat cara ini, tanggungan yang harus dilunasi tidak kian membengkak selama masa pemulihan finansial.
Permohonan keringanan sebaiknya diajukan sesegera mungkin setelah mendapat surat PHK sebelum tunggakan telanjur menumpuk. Kian cepat nasabah melapor ke bank, makin terbuka lebar peluang mendapat jalan keluar yang tepat.
Langkah awal ialah menyiapkan seluruh berkas yang menunjukkan perubahan kondisi finansial. Berkas yang umumnya diminta oleh bank antara lain surat PHK dari perusahaan, rekening koran tiga bulan terakhir, fotokopi KTP, KK, NPWP, formulir pengajuan dari bank, serta bukti pendukung lain seperti rencana mencari kerja atau merintis usaha.
Bila dokumen sudah lengkap, datangi kantor cabang bank tempat KPR diterbitkan. Ajukan permohonan keringanan ke bagian yang menangani kredit bermasalah, seperti divisi credit recovery atau asset management.
Bank selanjutnya akan mengecek dokumen dan menganalisis kondisi finansial terbaru milik debitur. Dalam proses ini, utarakan secara transparan mengenai kesanggupan membayar cicilan saat ini.
Contohnya, jika dahulu sanggup membayar Rp 5 juta per bulan namun sekarang hanya mampu Rp 2 juta, katakan hal tersebut sejujurnya agar bank dapat merancang skema restrukturisasi yang paling pas.
Bila pengajuan diterima, bank akan merilis adendum atau surat perubahan atas perjanjian kredit yang lama. Sebelum membubuhkan tanda tangan, cermati isi dokumen secara saksama termasuk besaran cicilan baru, durasi tenor, suku bunga, dan kewajiban lain yang mesti dipenuhi.
Mengalami PHK saat masih menanggung cicilan KPR bukan berarti rumah harus disita. Hal terpenting yaitu segera berkomunikasi dengan bank saat kondisi keuangan berubah, karena menghindari tagihan justru akan menyulitkan posisi debitur.