JAKARTA - Badan Pengelola (BP) BUMN saat ini sedang berupaya keras untuk mengakselerasi proses integrasi sistem pemungutan pajak. Fokus utamanya adalah transaksi digital yang berasal dari luar negeri guna meningkatkan transparansi penerimaan negara.
Langkah strategis ini diambil sebagai respons atas pesatnya perkembangan ekonomi digital yang menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemerintah menyadari perlunya sistem yang lebih efisien agar pendapatan negara tetap terjaga di tengah tren transaksi lintas negara.
Pertemuan Strategis Para Pemangku Kepentingan
Inisiatif tersebut mengemuka dalam sebuah pertemuan penting antara pimpinan BP BUMN dengan jajaran Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Pertemuan ini juga melibatkan perwakilan strategis dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk serta PT Jalin Pembayaran Nusantara.
Kepala BP BUMN yang juga menjabat sebagai Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, memimpin langsung pembahasan tersebut. Agenda utama pertemuan adalah penguatan integrasi sistem pembayaran pajak digital lintas negara yang sedang dikembangkan oleh pemerintah.
Tujuan Integrasi Pajak Lintas Negara
Sistem yang sedang dirancang ini memiliki target agar seluruh proses transaksi dapat berjalan lebih cepat. Selain itu, kecepatan akses bagi masyarakat menjadi prioritas utama agar kepatuhan pajak semakin meningkat.
Dony Oskaria menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor merupakan kunci utama dalam membangun ekosistem pembayaran yang handal. Tanpa sinergi antar lembaga, integrasi sistem yang terarah dan berkelanjutan akan sulit diwujudkan di Indonesia.
Komitmen Transparansi dan Kemudahan Layanan
Dalam keterangan resminya pada Rabu, 15 April 2026, Dony memberikan pernyataan penting. Beliau menekankan bahwa integrasi sistem adalah langkah krusial dalam memperbaiki layanan penerimaan negara.
"Integrasi sistem pembayaran pajak digital luar negeri merupakan langkah penting untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan penerimaan negara, sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam bertransaksi secara aman dan real-time," ujar Dony. Pernyataan ini sekaligus menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam mengelola aset negara secara digital.
Menjawab Tantangan Administrasi di Era Digital
Integrasi ini dinilai sangat krusial untuk menjawab berbagai tantangan administrasi pajak yang kompleks di era sekarang. Terlebih lagi, proses digitalisasi menuntut kecepatan dan akurasi yang lebih tinggi dibanding sistem konvensional.
Upaya ini difokuskan untuk memastikan proses perpajakan menjadi jauh lebih efisien bagi seluruh pihak yang terlibat. Pemerintah juga ingin meminimalkan berbagai hambatan teknis yang selama ini sering muncul dalam pelaporan serta pembayaran pajak masyarakat.
Dengan adanya sistem baru nanti, diharapkan tidak ada lagi kesulitan dalam melacak transaksi digital dari luar negeri. Efisiensi ini diharapkan berdampak positif terhadap stabilitas ekonomi nasional dalam jangka panjang secara berkelanjutan.
Penerapan teknologi real-time akan memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya tanpa harus terbentur birokrasi yang rumit. Inovasi ini mencerminkan semangat transformasi digital yang sedang digaungkan oleh kementerian terkait dan seluruh badan pengelola BUMN.
Proses integrasi ini dipastikan akan terus dikawal oleh pihak-pihak terkait agar segera bisa diimplementasikan secara penuh. Kesiapan infrastruktur pembayaran menjadi fondasi utama dalam menyukseskan visi digitalisasi pajak lintas negara tersebut bagi seluruh lapisan masyarakat.
