JAKARTA - Potensi pembengkakan anggaran belanja prioritas pemerintah saat tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) meningkat akibat ketidakpastian ekonomi global tengah menjadi perhatian.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menyebutkan bahwa pemerintah kini menghadapi tantangan berat. Di satu pihak, stabilitas fiskal harus tetap terjaga, namun di pihak lain, berbagai program prioritas tetap berjalan dengan kebutuhan dana yang besar.

Menurutnya, tekanan pada APBN berisiko naik mengikuti lonjakan harga minyak dunia, depresiasi nilai tukar rupiah, serta tingginya ketidakpastian global.

"Yang menjadi kekhawatiran adalah bagaimana pemerintah khususnya fiskal kami untuk bisa mengakomodasi risiko global, sementara pemerintah juga masih memiliki agenda program prioritas di mana jumlah anggaran tersebut sudah dialokasikan dalam jumlah yang besar," ujar Josua dalam acara Media Briefing, Selasa (12/5/2026).

Josua memaparkan bahwa percepatan realisasi belanja di awal tahun memang mendukung pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026. Meski begitu, pengelolaan fiskal harus dilakukan secara hati-hati demi mencegah pelebaran defisit anggaran.

Pemerintah dipandang perlu menentukan skala prioritas belanja dengan lebih selektif, khususnya saat menghadapi risiko kenaikan harga energi dan tekanan pada penerimaan negara.

"Kalau bicara pendapatan itu seperti doa atau harapan, tapi yang sudah menjadi kepastian adalah belanja," katanya.

Berdasarkan simulasi Permata Institute for Economic Research (PIER), jika rupiah melemah ke Rp 17.400 per dolar AS dan harga minyak mencapai US$ 100 per barel, defisit APBN bisa bertambah lebih dari Rp 200 triliun.

Oleh sebab itu, Josua mengingatkan agar belanja negara difokuskan pada program produktif yang mampu menjaga serta meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi jangka menengah.

"Hal ini perlu harus dikomunikasikan kepada investor terutama kalau kami bicara bagaimana kemampuan APBN pemerintah saat ini," imbuh Josua.