JAKARTA - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memaparkan sejumlah target krusial dalam Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027. Penyampaian ini dilakukan saat menghadiri Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI.
Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi nasional berada di angka 5,8% sampai 6,5% pada 2027.
Langkah ini dipersiapkan sebagai pijakan untuk merealisasikan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada 2029 mendatang.
Dalam pidatonya, Kepala Negara memastikan bahwa strategi ekonomi serta fiskal yang dijalankan bakal difokuskan demi menjaga stabilitas sekaligus mendongkrak kesejahteraan masyarakat secara riil.
“Dengan strategi ekonomi yang tepat, kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan, saya yakin ekonomi Indonesia dapat tumbuh pada kisaran 5,8 hingga 6,5% di tahun 2027 menuju pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029,” ujar Prabowo.
Jika ditinjau dari aspek fiskal, pemerintah membidik pendapatan negara dalam APBN 2027 berada pada kisaran 11,82% hingga 12,40% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Di sisi lain, alokasi belanja negara diproyeksikan berada di rentang 13,62% sampai 14,80% PDB untuk menyokong berbagai program prioritas nasional serta program strategis lainnya.
Demi memastikan kondisi fiskal tetap sehat, pemerintah berkomitmen mengendalikan defisit APBN 2027 pada kisaran 1,80% hingga maksimal 2,40% PDB.
Presiden juga menggarisbawahi komitmen kuat pemerintah untuk memangkas angka defisit tersebut secara bertahap.
“Defisit APBN akan kami jaga pada kisaran 1,80 hingga maksimal 2,40% PDB. Dan kami akan berjuang terus untuk menekan dan memperkecil defisit ini,” katanya.
Pada sektor moneter dan pasar keuangan, pemerintah memproyeksikan suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) dengan tenor 10 tahun akan berada di kisaran 6,5% hingga 7,3%.
Sementara itu, pergerakan nilai tukar rupiah diprediksi akan bergerak dalam rentang Rp16.800 sampai Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
“Strategi fiskal dan moneter kita haruslah strategi yang mampu untuk menjaga nilai tukar kita tetap stabil terhadap mata uang dunia,” ujar Presiden.
Pemerintah juga memasang target agar laju inflasi tetap berada di bawah kendali pada kisaran 1,5% hingga 3,5%.
Untuk sektor energi, harga minyak mentah Indonesia diestimasikan berada pada level 70 sampai 95 dolar Amerika Serikat per barel.
Untuk target lifting minyak bumi dipatok sebesar 602 hingga 615 ribu barel per hari, sedangkan target lifting gas bumi ditargetkan pada kisaran 934 hingga 977 ribu barel setara minyak per hari.
Bukan hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, pemerintah turut menargetkan perbaikan nyata pada indikator kesejahteraan masyarakat luas.
Angka kemiskinan ditargetkan mengalami penurunan ke level 6,0% hingga 6,5%, yang berarti lebih rendah ketimbang target sebelumnya di kisaran 6,5% hingga 7,5%.
Selaras dengan itu, tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan turun menjadi 4,30% sampai 4,87% dari target awal yang berada di angka 4,44% hingga 4,96%.
Pemerintah juga mengupayakan agar rasio Gini bisa membaik ke level 0,362 hingga 0,367.
“Jarak antara yang terkaya dan yang termiskin tidak boleh semakin lebar, bahkan harus kami perjuangkan untuk terus menyempit,” tegas Prabowo.
Untuk sektor pembangunan sumber daya manusia, indeks modal manusia diharapkan merangkak naik menjadi 0,575 dari posisi sebelumnya yang sebesar 0,570. Target indeks kesejahteraan petani juga dipatok naik menjadi 0,8038 dari sebelumnya 0,7731.
Presiden juga memberikan perhatian pada pencapaian Nilai Tukar Petani (NTP) yang dilaporkan telah menyentuh posisi tertinggi sepanjang sejarah pada level 126.
“Nilai tukar petani atau NTP yang sekarang sudah mencapai angka tertinggi sepanjang sejarah di angka 126, harus kami perjuangkan untuk bisa kami tingkatkan lagi,” ujarnya.
Di samping itu, pemerintah membidik kenaikan proporsi lapangan kerja sektor formal menjadi 40,81% pada 2027, meningkat dari posisi 35,00% pada 2026.
Menurut Presiden, penciptaan lapangan kerja dalam jumlah yang masif bakal menjadi salah satu fokus utama yang dikerjakan pemerintah dalam beberapa tahun ke depan.
