JAKARTA - Kabar menyenangkan datang bagi masyarakat di wilayah ibu kota yang mempunyai kendaraan bermotor dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Jakarta ke-499.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta secara resmi meniadakan sanksi administratif berupa denda akibat keterlambatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Langkah pemutihan tersebut disahkan melalui Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0018 Tahun 2026.
Lewat regulasi teranyar ini, para wajib pajak yang memiliki tunggakan kini dapat merasa tenang sebab dapat melunasi kewajiban mereka tanpa perlu memikirkan beban bunga keterlambatan.
Nilai tambah utama dari program penghapusan denda periode ini terletak pada sistem pelaksanaannya yang sangat praktis.
Masyarakat selaku wajib pajak tidak perlu lagi mengajukan berkas permohonan secara manual dengan mendatangi kantor Samsat.
Sistem komputasi Pajak Daerah DKI Jakarta bakal langsung menghapuskan sanksi administratif tersebut secara otomatis begitu wajib pajak menuntaskan transaksi pembayaran.
Kebijakan gratis denda ini menyasar jenis sanksi administratif berbentuk bunga yang muncul akibat keterlambatan pembayaran ataupun penyetoran pajak yang terutang.
Merujuk pada ketetapan resmi Bapenda DKI Jakarta, terdapat dua poin pokok keringanan yang disiapkan bagi seluruh masyarakat, yaitu:
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB): Penghapusan denda bunga atas keterlambatan pembayaran untuk masa pajak tahunan maupun siklus lima tahunan.
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB): Penghapusan denda bagi para pemilik kendaraan yang terlambat mengurus proses balik nama kendaraan milik mereka.
Kebijakan ini digulirkan Pemprov DKI sebagai wujud apresiasi kepada segenap warga sekaligus langkah strategis guna meningkatkan kembali kepatuhan terhadap administrasi perpajakan.
Momen perayaan HUT Jakarta ini diharapkan mampu memacu semangat warga untuk ikut andil secara nyata dalam menyokong pembangunan kota agar semakin maju serta modern lewat pemenuhan kewajiban pajak.
Bagi masyarakat yang masih mempunyai tunggakan, momentum ini menjadi peluang yang sangat bagus untuk menyelesaikan pembayaran pajak kendaraan tanpa perlu membayar biaya denda tambahan.
Masyarakat diimbau untuk segera memeriksa status pajak kendaraan masing-masing lewat aplikasi resmi maupun tautan situs JakDispenda.
