JAKARTA - Rencana pemerintah dalam memberikan insentif penuh bagi kendaraan listrik berbasis baterai nikel dinilai mampu memperkuat hilirisasi mineral strategis di tanah air.
Langkah strategis tersebut sekaligus memacu posisi nasional di dalam rantai pasok industri baterai secara global.
Kebijakan ini dinilai krusial agar Indonesia tidak sekadar menjadi pemasok bahan mentah, melainkan mampu meraup nilai tambah dari industri kendaraan listrik yang kian ekspansif.
Sebelumnya, skema insentif kendaraan listrik telah disiapkan berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah sebesar 100 persen untuk kategori mobil listrik dengan baterai berbasis nikel.
Indonesia dinilai mempunyai kesempatan besar dalam mengerek peran pada industri baterai dunia berkat kepemilikan salah satu cadangan nikel terbesar di bumi.
Kebijakan insentif ini pun dinilai menjadi instrumen vital guna mempercepat proses transformasi industri tersebut.
“Insentif ini penting untuk meningkatkan nilai tambah hilirisasi. Jika tidak diperkuat dengan kebijakan, kita hanya akan menjadi pemasok bahan baku, padahal kita memiliki cadangan nikel terbesar di dunia,” ujar Bisman Bakhtiar.
Pemberian insentif kendaraan listrik diharapkan tidak cuma memicu lonjakan penjualan unit kendaraan saja, melainkan ikut memperkokoh industri komponen serta baterai domestik.
Oleh sebab itu, arah kebijakan ini wajib berjalan beriringan dengan penguatan regulasi tingkat komponen dalam negeri.
“Jangan sampai (kita) hanya menjadi pasar. Kita harus menjadi pemain utama. Kebijakan insentif atau kemudahan lain harus sinkron dengan penguatan industri komponen di dalam negeri,” tambahnya.
Di sisi lain, baterai yang berbasis nikel mangan kobalt tetap dinilai memegang prospek yang cerah di pasar internasional.
Teknologi ini memiliki keunggulan tersendiri bagi kendaraan listrik yang memerlukan performa tinggi serta jangkauan jarak tempuh yang lebih jauh.
“Prospek NMC masih sangat bagus karena keunggulannya. Meski teknologi LFP berkembang, nikel tetap memiliki posisi strategis di pasar kendaraan listrik global,” jelas Bisman Bakhtiar.
Skema insentif berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah senilai 100 persen saat ini tengah dimatangkan untuk mobil listrik baterai nikel.
Sementara itu, untuk produk mobil listrik non-nikel nantinya bakal memperoleh pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah sebesar 40 persen.
Bukan hanya insentif untuk mobil roda empat, pemerintah juga mengalokasikan subsidi pembelian motor listrik senilai Rp 5 juta per unit.
Program stimulus ini ditargetkan mampu menyasar hingga 200 ribu unit kendaraan listrik yang mencakup mobil serta motor listrik.
Target pemberlakuan kebijakan baru dari pemerintah ini direncanakan bakal dimulai pada Juni 2026.
"Kalau mobil yang baterainya nikel, PPN-nya ditanggung 100%. Kalau yang non-nikel, di bawah itu. Untuk kami akan mendukung hilirisasi nikel di sini supaya nikel kami dipakai betul,” kata Purbaya Yudhi Sadewa.
Regulasi ini merefleksikan keseriusan pemerintah dalam mengintegrasikan antara insentif konsumsi kendaraan listrik dengan program hilirisasi mineral nasional.
Melalui skema tersebut, lonjakan permintaan pasar terhadap kendaraan listrik diharapkan membawa dampak instan bagi kemajuan industri pengolahan nikel dan baterai lokal.
Selaras dengan hal itu, akselerasi proyek pengembangan industri baterai kendaraan listrik nasional terus dipacu secara masif.
Pihak korporasi terkait kini tengah mematangkan persiapan operasional komersial untuk pabrik baterai kendaraan listrik di wilayah Karawang yang dijadwalkan beroperasi mulai Juli 2026.
Fasilitas produksi ini dibangun lewat skema kerja sama strategis global melalui sebuah perusahaan patungan terpercaya.
Pabrik ini diproyeksikan memiliki kapasitas produksi mencapai 6,9 gigawatt hour per tahun dan dipersiapkan menjadi pilar utama dalam membangun ekosistem kendaraan listrik nasional.
Hadirnya fasilitas berskala besar ini diharapkan sanggup mengatrol nilai tambah komoditas nikel lokal sekaligus mempertinggi daya saing industri baterai domestik di kancah global.
