JAKARTA - Pemerintah melalui otoritas kementerian menegaskan bahwa tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5 persen bagi pelaku UMKM kini telah ditetapkan berlaku secara permanen. Fasilitas ini ditujukan bagi usaha yang memiliki omzet tahunan paling banyak Rp4,8 miliar dan memenuhi persyaratan. Langkah tersebut diambil sebagai wujud nyata dukungan negara dalam melindungi serta memberdayakan sektor usaha kecil di Indonesia.
Menurut penjelasan dari perwakilan kementerian, regulasi yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 sengaja dirancang demi menghadirkan sistem perpajakan yang adil dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.
"PP Nomor 20 Tahun 2026 tidak menambah beban pajak dan tidak mencabut hak-hak UMKM secara mendadak. Kebijakan ini justru memperpanjang fasilitas perpajakan bagi UMKM," ungkapnya dalam sebuah konferensi pers di Jakarta.
Aturan hukum yang resmi diundangkan pada 22 April 2026 ini memastikan tarif khusus tersebut berlaku tanpa tenggat waktu bagi wajib pajak perorangan, koperasi, maupun perseroan perorangan.
Skema ini berlaku selama pendapatan bruto usaha tidak melewati angka Rp4,8 miliar dalam setahun. Pada kebijakan sebelumnya, insentif ini dibatasi maksimal selama tujuh tahun saja, namun kini penghapusan batas waktu diharapkan mempermudah pemenuhan kewajiban pajak.
Di samping itu, negara juga tetap memberlakukan pembebasan PPh untuk pelaku usaha mikro yang omzet tahunannya berada di bawah Rp500 juta.
"Pembebasan pajak ini diberikan untuk memberikan ruang tumbuh bagi usaha mikro, mewujudkan prinsip keadilan perpajakan sesuai kapasitas ekonomi wajib pajak, serta mendukung UMKM untuk naik kelas," jelas pihak kementerian.
Langkah pembaruan kebijakan ini sekaligus bertujuan memperketat tata kelola sistem perpajakan agar insentif yang diberikan bisa tepat sasaran.
Pihak berwenang mengidentifikasi adanya tindakan pemecahan atau fragmentasi usaha oleh oknum tertentu demi mendapatkan kelonggaran pajak yang sebenarnya diperuntukkan bagi usaha kecil. Fenomena ini dinilai mencederai rasa keadilan dalam sistem perpajakan nasional.
Menilik data pada tahun 2024, tercatat ada 93.260 wajib pajak atau mendekati 17,21 persen dari keseluruhan 542 ribu wajib pajak sektor ini yang terindikasi memecah bisnis mereka. Modus tersebut diperkirakan memicu kerugian pendapatan negara hingga nilai puluhan triliun rupiah.
Sejumlah perusahaan berskala besar sengaja membagi lini bisnisnya agar omzetnya terlihat di bawah Rp4,8 miliar untuk mengejar tarif rendah, padahal kapasitas finansial mereka sudah wajib mengikuti tarif normal.
"Praktik tersebut mengurangi efektivitas kebijakan afirmasi bagi UMKM sekaligus berpotensi mengurangi penerimaan negara yang seharusnya dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pemberdayaan ekonomi rakyat, seperti penguatan UMKM, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan," tegasnya. Melalui perbaikan regulasi ini, iklim usaha di Indonesia diproyeksikan tumbuh lebih sehat, kompetitif, dan produktif dalam jangka panjang.
Guna menyukseskan penerapan aturan baru ini, instansi terkait telah merancang program asistensi bagi para pelaku usaha, di antaranya:
Layanan konsultasi perpajakan gratis selama enam jam di sejumlah daerah
Penyediaan platform digital SAPA UMKM untuk mempermudah akses informasi.
"Kami tentu tidak bekerja sendiri. Kementerian UMKM menggandeng berbagai pemangku kepentingan dan asosiasi sebagai mitra strategis untuk hadir mendampingi teman-teman UMKM," sebutnya.
Pemerintah pun mengajak seluruh elemen masyarakat, akademisi, hingga media untuk ikut memantau jalannya kebijakan ini agar dampaknya berjalan maksimal bagi ekonomi nasional.
Program pemberdayaan pun akan terus diperkuat lewat perluasan akses modal serta peningkatan daya saing usaha. "UMKM orang pribadi dan perseroan perorangan layak memperoleh fasilitas PPh Final. Usaha yang dikelola secara mandiri tidak perlu dibebani kewajiban pembukuan yang rumit, melainkan cukup melakukan pencatatan omzet secara sederhana dan tertib," tutupnya.
