JAKARTA – Pemerintah memperkuat pengawalan pelaksanaan berbagai program prioritas nasional melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Langkah terstruktur ini diambil untuk menjamin efektivitas, akuntabilitas, serta manfaat nyata bagi masyarakat luas.
Komitmen tersebut ditegaskan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam kunjungan kerjanya. Purbaya memantau langsung realisasi anggaran fiskal beserta perkembangan sejumlah program utama seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), dan Sekolah Rakyat.
“Program MBG, KDMP dan Sekolah Rakyat menjadi salah satu fokus pengawasan Pemerintah,” ujar Purbaya dalam keterangan resmi Kementerian Keuangan yang dikutip Minggu (5/7/2026).
Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menjelaskan bahwa program MBG telah menjangkau sekitar 9,16 juta penerima manfaat hingga pertengahan tahun 2026. Skema ini dijalankan lewat 4.635 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan menggandeng 18.854 pemasok lokal serta membuka lebih dari 193.000 lapangan kerja baru.
Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu bersama jajaran kantor wilayahnya melakukan pendampingan ketat di lapangan untuk memastikan implementasi program berjalan sesuai aturan. Proses monitoring intensif ini di antaranya menyasar wilayah Klaten, Magelang, dan Semarang.
DJPb memegang tugas utama untuk memantau seluruh agenda prioritas nasional secara terpadu. Selain fokus pada perbaikan gizi, kementerian juga mengawasi perkembangan KDMP sebagai motor penggerak ekonomi warga desa.
Kini tercatat ada 8.523 koperasi desa dan kelurahan yang terbentuk dengan aktivitas ekonomi mencapai lebih dari 43.000 volume transaksi. Di samping itu, pembangunan Sekolah Rakyat juga terus dipercepat demi memperluas akses pendidikan.
Program pendidikan ini sudah berjalan di 16 kabupaten/kota dengan mencakup 16 titik sekolah. Fasilitas tersebut memfasilitasi 110 rombongan belajar demi melayani total 3.080 siswa.
Purbaya menyampaikan apresiasinya kepada seluruh jajaran daerah yang konsisten mengawal kualitas APBN dan agenda prioritas nasional. Perwakilan kementerian di daerah terus dipacu untuk menaikkan taraf kesejahteraan warga, khususnya pada wilayah yang indikator ekonominya memerlukan penguatan.
Menurutnya, keberhasilan seluruh program utama ini membutuhkan kolaborasi yang solid antara pusat, daerah, pelaku usaha, hingga elemen masyarakat.
“APBN harus tetap dijaga sebagai instrumen fiskal yang sehat, responsif dan akuntabel agar mampu mendukung pencapaian target pembangunan nasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” pesan Menkeu.
