MATARAM - Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal menerima Kunjungan Kerja Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Pendopo Gubernur Nusa Tenggara Barat Rabu.

Dalam kesempatan ini, Gubernur juga menyampaikan kondisi Nusa Tenggara Barat saat ini.

Menurutnya, Provinsi Nusa Tenggara Barat saat ini diwarnai tantangan fiskal yang terbatas dan tata kelola pemerintahan yang mendesak untuk dibenahi, meskipun ekonomi terus tumbuh sebesar 3,22%.

“Nusa Tenggara Barat saat ini tengah dalam kondisi fiskal yang terbatas, infrastruktur jalan dan ekonomi dan kemiskinan,” ungkap Gubernur menyampaikan kondisii Nusa Tenggara Barat secara umum.

Dengan kondisi seperti ini, lanjut Miq Iqbal dirinya mengharapkan agar seluruh jajaran birokrasi baik dalam mengelola anggaran.

Sedangkan untuk infrastruktur jalan, pemerintah provinsi telah menerjunkan 80 personel Tim Reaksi Cepat Infrastruktur untuk menyisir dan memperbaiki sekitar 20 titik jalan rusak di wilayah Lombok dan Sumbawa dengan menggunakan anggaran darurat.

“Dari hasil Tim Reaksi Cepat, kami anggaran Rp3 miliar untuk pemeliharaan ruas jalan provinsi selama enam bulan ke depan,” ujar Miq Iqbal.

Sedangkan untuk untuk ekonomi dan kemiskinan, bahwa ekonomi daerah mencatat pertumbuhan yang baik, dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memandang pengentasan kemiskinan harus diselesaikan langsung ke akar masalahnya dengan menyusun kebijakan berdasarkan kondisi riil masyarakat sehari-hari.

“Pemerintah Nusa Tenggara Barat memandang pengentasan kemiskinan harus diselesaikan ke akarnya,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Lasarus, S.Sos., M.Si mengatakan, Lombok merupakan pusat pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu destinasi wisata unggulan.

Lombok membutuhkan dukungan infrastruktur dan transportasi yang andal untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah memperlancar arus.

“Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Barat,” ujar Lasarus.

Selain itu, kepercayaan kepada Nusa Tenggara Barat sebagai Tuan Rumah penyelenggara Pekan Olahraga Nasional ke 22 tahun 2028 bersama Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta tentu membawa konsekuensi besar.

Seperti dukungan penyediaan sarana dan prasarana yang representatif serta dukungan infrastruktur dan konektivitas yang memadai, hal ini diupayakan guna menjamin kelancaran mobilitas Tim Pekan Olahraga Nasional dari berbagai provinsi di seluruh Indonesia dan wisatawan olahraga secara luas.

“Sebelum kami hadir di sini Tim Kunker telah melakukan kunjungan kerja ke Gelanggang Olah Raga Turida dan peninjauan terhadap gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Barat,” terangnya.