JAKARTA - Penyelarasan garis kebijakan fiskal dan moneter dipandang perlu dieksekusi secara terhitung agar dapat mempertahankan kestabilan makro tanpa menimbulkan himpitan pada likuiditas perbankan.

Ahli ekonomi dari sumbernya mengingatkan keberhasilan keselarasan dua instrumen tersebut tidak sebatas dinilai berdasarkan besarnya keterlibatan pemerintah, namun dari dampaknya bagi inflasi, ketersediaan likuiditas, serta stabilitas pasar.

Menurut ahli tersebut, peranti fiskal memiliki peran membantu meredam gejolak kurs rupiah via manajemen kas negara yang lebih efektif sekaligus merawat kepastian investor.

Serta menyokong likuiditas pada pasar keuangan.

Dengan cara demikian, gejolak pada rupiah tidak sepenuhnya mesti ditangani via tindakan intervensi Bank Indonesia.

"Instrumen fiskal memang dapat membantu meredam volatilitas nilai tukar dengan memperbaiki pengelolaan kas pemerintah, menjaga kepercayaan investor, dan mendukung likuiditas di pasar keuangan sehingga tekanan terhadap rupiah tidak sepenuhnya harus ditangani melalui intervensi Bank Indonesia," ujar ahli tersebut kepada dari sumbernya pada Selasa (28/7/2026).

Walau begitu, dia menilai daya guna kebijakan tersebut tetap berbatas.

Jika alokasi kas negara pada sistem moneter dilakukan dalam volume yang amat besar atau bertenggat terlampau panjang, situasi tersebut justru dapat mengurangi daya guna likuiditas pasar.

"Jika penempatan dana pemerintah berlangsung terlalu besar atau terlalu lama, likuiditas bisa menjadi kurang efisien dan Bank Indonesia justru perlu melakukan operasi moneter tambahan untuk menyerap kelebihan uang beredar," ujarnya.

Berdasarkan analisisnya, langkah itu berpeluang melambungkan biaya manajemen likuiditas di industri keuangan.

Imbasnya dapat dirasakan oleh ekosistem bank via meningkatnya biaya dana yang pada ujungnya berpeluang menahan ekspansi penyaluran pembiayaan untuk dunia usaha maupun masyarakat.

"Kondisi itu meningkatkan biaya likuiditas dan berpotensi memperlambat pertumbuhan kredit," katanya.

Maka dari itu, ahli tersebut menggarisbawahi kolaborasi fiskal dan moneter harus diposisikan untuk mengawal keseimbangan antara kestabilan makroekonomi dan fungsi perantara perbankan.

Menurut pemikirannya, keterpaduan dua aturan ini seharusnya tidak memicu timbulnya beban baru pada sistem keuangan.

"Keberhasilan koordinasi fiskal dan moneter seharusnya diukur dari dampaknya terhadap inflasi, likuiditas, dan stabilitas pasar, bukan dari besarnya dana yang ditempatkan," ujar ahli tersebut.

Dia mengimbuhi, penyelarasan yang terhitung bakal memperkuat ketahanan nilai tukar, memelihara kepercayaan penanam modal, sekaligus memastikan likuiditas sektor perbankan tetap memadai guna mendorong ekspansi pinjaman dan kegiatan ekonomi.