JAKARTA - Penguatan integrasi antara kebijakan fiskal dan moneter dinilai menjadi faktor krusial dalam menjaga ketahanan perekonomian nasional di tengah maraknya ketidakpastian kondisi global.

Kestabilan nilai tukar rupiah diyakini akan memberikan dampak positif terhadap industri jasa keuangan hingga sektor riil sehingga mampu menopang laju pertumbuhan ekonomi.

Pejabat dari sumbernya mengungkapkan bahwa tahun 2026 menjadi periode yang dipenuhi tantangan bagi industri jasa keuangan.

Menurut penjelasannya, tekanan tersebut bersumber dari ranah eksternal maupun domestik.

Di tingkat internasional, ketidakpastian dipicu oleh berlanjutnya konflik senjata antara Iran dan Amerika Serikat serta meningkatnya kebijakan proteksionisme di sejumlah negara yang dimotori oleh Amerika Serikat.

"Semua faktor ketidakpastian itu kemudian mengganggu rantai pasok global, khususnya energi, yang sama-sama kami ketahui juga kami sekarang sudah menjadi net importir, khususnya di minyak," kata pejabat dari sumbernya dalam diskusi Forekbank Financial Outlook 2026 di Jakarta, Rabu (29/7/2026).

Menurut pandangannya, besarnya tantangan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi saja sehingga memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

Ia memberi contoh Bank Indonesia yang telah menaikkan suku bunga acuan hingga 125 basis poin sejak Mei 2026.

Di samping itu, pemerintah lewat Kementerian Keuangan turut melakukan efisiensi pengeluaran anggaran, utamanya bagi program Makan Bergizi Gratis pada tahun depan, demi menjaga ketahanan rupiah dan daya tahan fiskal.

"Kami patut berbangga bahwa stabilitas sektor keuangan, saya kira teman-teman semua melihat, itu terjaga dengan sangat baik sampai saat ini," tambah pejabat dari sumbernya.

Sementara itu, pakar dari sumbernya menilai harmonisasi antara kebijakan fiskal pemerintah dan moneter bank sentral wajib berjalan secara seimbang.

Menurutnya, dominasi salah satu instrumen berpotensi memicu ketidakstabilan roda ekonomi.

"Antara Lapangan Banteng dan Kebon Sirih harus harmonis antara moneter dengan fiskalnya. Jangan sampai fiskal terlalu dominan dibandingkan moneter atau sebaliknya. Jika fiskal terlalu dominan, itu akan memberikan potensi krisis dan mengurangi prudentiality," ujarnya.

Selain itu, pakar dari sumbernya menyoroti tantangan penyaluran kebijakan anggaran ke tingkat daerah.

Menurut penilaiannya, pemangkasan Dana Transfer ke Daerah yang digeser menuju program prioritas nasional memerlukan koordinasi yang matang antara pemerintah pusat dan daerah.

"Ya agar pelayanan publik dasar tidak terganggu," kata pakar dari sumbernya.

Dari sudut pandang sektor riil, pakar dari sumbernya memandang penyaluran fasilitas kredit masih terfokus pada korporasi skala besar, seperti industri kelapa sawit, nikel, CPO, serta pembiayaan investasi proyek.

Di sisi lain, pertumbuhan penyaluran kredit untuk sektor UMKM maupun kredit modal kerja dinilai belum begitu menanjak.

Kondisi demikian sejalan dengan menurunnya kemampuan belanja masyarakat kelas menengah yang terlihat dari pergeseran perilaku keuangan mereka.

"Mulai dari fenomena maraknya penarikan tabungan (makan tabungan) hingga penggunaan fasilitas pinjaman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (makan pinjaman) atau manja," tegas pakar dari sumbernya.

Pada kesempatan berbeda, pakar senior dari sumbernya menekankan pentingnya penerapan mekanisme proteksi nilai oleh korporasi maupun lembaga keuangan di tengah gejolak nilai tukar akibat eskalasi ketegangan geopolitik dunia.

Menurut pandangannya, ketidakpastian pasar internasional telah mendorong kenaikan indikator risiko kredit domestik sekaligus menekan posisi nilai tukar rupiah.

"Upaya mitigasi dari perkembangan dan pelemahan nilai tukar rupiah itu adalah hedging. Ini adalah upaya korporasi dan lembaga keuangan untuk melindungi nilai aset dan investasinya dari risiko pelemahan nilai tukar," jelas pakar dari sumbernya.

Ia menambahkan bahwa sektor keuangan dan perbankan dalam negeri saat ini sudah memiliki beragam instrumen mitigasi risiko yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku bisnis.

"Sinergi yang solid antara kebijakan fiskal yang adaptif, kebijakan moneter yang kredibel dan independen, serta pengawasan sektor keuangan yang kuat diharapkan mampu menjaga ketahanan ekonomi nasional agar tetap prudent, resilient, dan teruji," ujar pakar dari sumbernya.

Dari kacamata pelaku usaha perbankan, pimpinan dari sumbernya menajamkan fokus penyaluran pembiayaan dengan menyeimbangkan ekspansi bisnis, efisiensi operasional, serta tata kelola risiko yang terukur.

Menurut penjelasannya, langkah strategis tersebut ditujukan demi menjaga mutu pembiayaan, tingkat likuiditas yang sehat, sekaligus memberi sumbangsih positif bagi perekonomian nasional.

"Transformasi pembiayaan syariah perlu diarahkan dari sekadar mengejar ekspansi untuk menumbuhkan pertumbuhan yang lebih efektif, tetapi juga harus berkualitas, profitable, dan memberikan dampak yang nyata terhadap perekonomian. Kami menjaga keseimbangan antara pertumbuhan, kualitas pembiayaan, likuiditas, inklusi keuangan, dan juga agenda pembangunan nasional," ujar pimpinan dari sumbernya.

Menurut pimpinan dari sumbernya, di tengah kondisi ketidakpastian dunia dan dalam negeri, peluang ekspansi pembiayaan tetap terbuka lebar, utamanya melalui pembiayaan investasi, sektor produktif yang tangguh, serta program unggulan pemerintah.

Salah satu fokus utama perbankan adalah penyediaan hunian masyarakat.

Lewat program Kredit Usaha Rakyat Perumahan, perbankan tidak hanya membiayai kepemilikan rumah dari sisi konsumen, tetapi juga memperkuat rantai pasok dengan mengucurkan pembiayaan ke toko bangunan hingga agen properti.

"Melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, BSI menyasar aspek demand untuk kepemilikan rumah oleh masyarakat, sekaligus memperkuat sisi supply dengan mendanai toko bangunan hingga agen properti, meski portofolio perseroan didominasi oleh segmen demand," tandas pimpinan dari sumbernya.

Selain sektor perumahan, perbankan juga memberikan dukungan operasional bagi Program Makan Bergizi Gratis.

Lembaga keuangan tersebut menyiapkan fasilitas pembiayaan Surat Perintah Kerja senilai Rp444 miliar yang ditujukan bagi 296 dapur penyedia program di berbagai daerah Indonesia.