Realisasi APBD Kabupaten Tangerang Capai Pendapatan Rp3 Triliun

Senin, 22 Juni 2026 | 11:10:53 WIB
Ilustrasi APBD, Sumber: ekbis.sindonews.

TIGARAKSA - Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tangerang hingga pertengahan Juni 2026 tercatat hampir menyentuh angka Rp3 triliun, sementara serapan belanja telah mencapai lebih dari Rp3,2 triliun.

Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tangerang, Ataullah, mengatakan bahwa berdasarkan data terbaru per 18 Juni 2026, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp2,985 triliun atau sekitar 36 persen dari target yang ditetapkan.

"Kalau untuk pendapatan daerah secara total sudah 36 persen. Realisasinya sudah Rp2,985 triliun atau hampir Rp3 triliun," ujar Ataullah, Jumat, (19/6).

Menurutnya, capaian tersebut masih berpotensi meningkat dalam waktu dekat karena komponen pendapatan transfer dari pemerintah pusat umumnya mulai masuk secara signifikan pada pekan terakhir setiap triwulan.

"Pendapatan transfer biasanya masuk di minggu ketiga atau keempat triwulan. Jadi datanya masih akan berubah cukup banyak," katanya.

Di sisi belanja, realisasi APBD Kabupaten Tangerang juga menunjukkan tren positif. Hingga pertengahan Juni, serapan belanja daerah telah mencapai 36,79 persen atau sekitar Rp3,217 triliun.

"Kalau belanja daerah sudah 36,79 persen. Jadi antara pendapatan dan belanja relatif seimbang sampai dengan saat ini," jelasnya.

Ataullah menilai capaian tersebut masih berada dalam koridor ideal. Pasalnya, proyek-proyek infrastruktur berskala besar yang menjadi prioritas pemerintah daerah masih berada pada tahap awal pelaksanaan sehingga belum memasuki termin pembayaran dalam jumlah besar.

"Kalau melihat kondisi sekarang, ini ideal. Karena proyek-proyek besar masih tahap awal dan belum ada penagihan termin yang besar," ungkapnya.

Ia menjelaskan, pola serapan anggaran infrastruktur memang biasanya meningkat pada triwulan ketiga dan keempat ketika progres pekerjaan sudah mencapai tahap pembayaran utama.

"Memang tahapannya baru sampai di situ. Belum ada penagihan termin-termin besar. Biasanya itu terjadi pada triwulan tiga dan empat," katanya.

Selain memantau realisasi anggaran, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang juga terus menerapkan kebijakan efisiensi belanja. Sejumlah pos pengeluaran yang dinilai tidak langsung berdampak kepada masyarakat dipangkas dan dialihkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur.

Ataullah menyebut hampir seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mengalami penyesuaian anggaran pada pos-pos tertentu, seperti perjalanan dinas, akomodasi, rapat, hingga kegiatan seremonial. Meski demikian, ia memastikan kebijakan efisiensi tersebut tidak mengganggu operasional dasar pemerintahan maupun pelayanan publik.

"Yang dipangkas hanya yang bisa diefisiensikan. Untuk kebutuhan dasar seperti gaji pegawai, listrik, air, dan operasional pelayanan tetap berjalan dan tidak boleh terganggu," katanya.

Sementara itu, Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tangerang pada tahun anggaran 2025 sebelumnya berhasil melampaui target yang telah ditetapkan dalam APBD.

Wakil Bupati Tangerang, Intan Nurul Hikmah, mengatakan target PAD Kabupaten Tangerang pada 2025 dipatok sebesar Rp5,1 triliun. Namun hingga akhir tahun, realisasinya mencapai sekitar Rp5,3 triliun atau 104,56 persen dari target.

“Capaian tersebut menunjukkan kinerja pengelolaan pendapatan daerah yang cukup baik sepanjang tahun 2025,” ujar Intan saat menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban pemerintah daerah di ruang rapat paripurna, Kamis (12/3).

Ia menjelaskan, secara keseluruhan pendapatan daerah Kabupaten Tangerang juga melampaui target. Dari target sebesar Rp8,7 triliun lebih, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp9,052 triliun atau sekitar 103,61 persen.

Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp9,1 triliun dari rencana belanja Rp9,4 triliun atau mencapai 96,24 persen. Selain PAD, pemerintah daerah juga menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp917,9 miIiar dengan tingkat realisasi mencapai 99,96 persen.

"Adapun penyaluran bantuan kepada pemerintah desa yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten mencapai Rp964,5 miliar dengan realisasi 99,63 persen," ucapnya.

Terkini