JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Siak berkomitmen dan memastikan setiap rupiah APBD yang dibelanjakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hal ini disampaikan saat menyerahkan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna ke-8 masa sidang III di Ruang Rapat Putri Kacamayang DPRD Kabupaten Siak, Senin (6/7/2026).
Dalam rapat tersebut, Bupati Siak, Dr. Afni Zulkifli, M.Si menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas kritik, saran, dan rekomendasi yang diberikan. Masukan dari DPRD menjadi bahan evaluasi penting untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
"Kami ingin memastikan setiap rupiah APBD yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Orientasi pembangunan bukan hanya pada besarnya anggaran yang terserap, tetapi pada hasil dan dampak yang dirasakan masyarakat," ungkap Afni.
Bupati perempuan pertama itu mengakui kapasitas fiskal daerah masih terbatas dan memengaruhi ruang gerak pembangunan di berbagai sektor. Namun, pemerintah daerah tetap berupaya menghadirkan program yang berdampak langsung bagi masyarakat melalui penetapan skala prioritas.
Langkah strategis lainnya dilakukan lewat optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan efisiensi belanja, percepatan digitalisasi pelayanan publik, serta memperjuangkan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat.
Sejumlah sektor strategis yang menjadi perhatian DPRD tetap menjadi prioritas pembangunan daerah, antara lain infrastruktur, pelayanan air bersih, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan penguatan perekonomian daerah.
Di bidang infrastruktur, pemerintah terus mengoptimalkan pemeliharaan jalan dan memperjuangkan dukungan pendanaan pusat. Pada sektor air bersih, Pemkab Siak melakukan pengembangan sistem pembayaran digital, peningkatan jaringan distribusi, serta penambahan sambungan rumah secara bertahap.
Sementara pada sektor pendidikan dan kesehatan, pemerintah daerah terus mendorong dukungan pemerintah pusat untuk peningkatan sarana dan prasarana. Langkah ini termasuk pemerataan tenaga pendidik serta tenaga kesehatan guna meningkatkan kualitas pelayanan dasar masyarakat.
Afni juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, pemerintah pusat, dunia usaha, dan masyarakat dalam menghadapi tantangan pembangunan.
"Sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat menjadi modal utama untuk menghadapi tantangan yang ada. Pemerintah terbuka terhadap setiap kritik dan masukan sebagai bahan evaluasi untuk terus memperbaiki kinerja serta menghadirkan pembangunan yang semakin berkualitas dan berpihak kepada kepentingan masyarakat," ujar mantan wartawan itu.
Rapat paripurna tersebut menjadi bagian dari pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2025. Proses ini dilakukan sebelum memasuki tahapan pembahasan selanjutnya bersama DPRD Kabupaten Siak.