JAKARTA - Penyaluran dana bantuan pembiayaan perumahan melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) terus menunjukkan tren positif. Per 11 Juni 2026, realisasi penyaluran FLPP telah mencapai 77.532 unit rumah atau 22,15 persen dari target pemerintah tahun ini sebanyak 350.000 unit.
Capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi bersama 36 bank penyalur dan 21 asosiasi pengembang, tersebar di 8.859 perumahan subsidi yang dibangun oleh 9.163 pengembang di 375 kabupaten/kota pada 35 provinsi.
Di sisi perbankan, Bank BTN menjadi penyalur terbesar dengan realisasi 37.657 unit rumah atau 48,56 persen dari total capaian. Disusul Bank Syariah Nasional sebanyak 19.088 unit (24,61 persen), Bank BRI sebanyak 6.275 unit (8,09 persen), Bank BNI sebanyak 5.608 unit (7,23 persen), Bank Mandiri sebanyak 2.755 unit (3,55 persen), dan sisanya 7,96 persen berasal dari mitra bank lainnya.
Dari kalangan asosiasi pengembang, REI mencatat realisasi tertinggi sebesar 32.026 unit rumah atau 41,3 persen. APERSI menyalurkan sebanyak 23.048 unit (29,72 persen), HIMPERRA sebanyak 10.426 unit (13,44 persen), ASPRUMNAS sebanyak 3.532 unit (4,55 persen), PI sebanyak 2.475 unit (3,19 persen), dan sisanya 7,8 persen dari asosiasi lain.
Berdasarkan data, minat generasi muda terhadap program rumah subsidi menempati posisi tertinggi. Kelompok usia 19–25 tahun menjadi penerima manfaat terbanyak dengan 28.060 unit rumah atau 36,19 persen dari capaian nasional. Hal ini menunjukkan tingginya minat masyarakat muda untuk memiliki rumah pertama melalui skema pembiayaan bersubsidi.
Dari sisi pekerjaan, kelompok swasta mendominasi dengan 52.592 unit atau 67,83 persen. Disusul oleh kelompok pekerjaan berikut: wiraswasta sebanyak 12.699 unit (16,38 persen) PNS sebanyak 6.343 unit (8,18 persen) lainnya sebanyak 4.723 unit (6,09 persen) TNI/Polri sebanyak 1.175 unit (1,52 persen).
Penyaluran FLPP diproyeksikan akan terus meningkat setiap bulan dengan koordinasi dan pemantauan terhadap kinerja bank penyalur maupun asosiasi pengembang. Sosialisasi program rumah subsidi kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) juga diperluas agar semakin banyak yang memanfaatkan fasilitas pembiayaan tersebut.
“Selain melakukan monitoring terhadap kinerja bank penyalur dan asosiasi pengembang, kami juga terus melakukan sosialisasi agar semakin banyak MBR yang dapat mengakses dan memanfaatkan program rumah subsidi. Tentunya hal ini kami lakukan melalui kolaborasi dengan para mitra kerja seperti Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perbankan, hingga Asosiasi Pengembang Perumahan,” ujarnya.
Pemerintah juga mendorong keterjangkauan rumah vertikal bagi MBR pada tahun 2026. Tercatat tersedia 2.908 unit rumah susun siap jual yang tersebar di Indonesia, baik dikelola swasta maupun Perum Perumnas.
“Kami juga melihat, berdasarkan data SiKumbang (Sistem Informasi Kumpulan Pengembang), terdapat juga data potensi rusun mencapai 9.217 unit. Kami akan dorong ini untuk dapat segera direalisasikan,” terangnya.
Koordinasi dengan Kementerian PKP, Kementerian Keuangan, dan BPKP terus dilakukan untuk memastikan tata kelola sesuai aturan. Usulan tenor hingga 40 tahun dan pelunasan dipercepat tanpa denda sedang dirumuskan, dengan skema uang muka ringan, bunga tetap, dan angsuran terjangkau.
“Jika kami meninjau keterjangkauan berdasarkan upah minimum, maka apabila calon debitur mengajukan tenor hingga 40 tahun, angsuran per bulannya hanya sekitar Rp700 ribu hingga Rp800 ribu untuk rumah susun,” pungkasnya.
Dengan realisasi lebih dari 77 ribu unit hingga saat ini, program FLPP menunjukkan tren positif dalam mendukung kepemilikan rumah bagi MBR sekaligus mempercepat pencapaian target hunian layak dan terjangkau pemerintah.
