Bayar Pajak Kendaraan di Bekasi Bisa Dicicil Lewat Koperasi

Bayar Pajak Kendaraan di Bekasi Bisa Dicicil Lewat Koperasi
Ilustrasi Pajak Kendaraan, Sumber: merdeka.

BEKASI - Masyarakat di Kabupaten Bekasi sekarang mempunyai pilihan baru dalam melunasi kewajiban pajak kendaraan bermotor mereka. Melalui program inovasi Samsat Koperasi Industri (Samkopi) dan Samsat Koperasi Desa Merah Putih (Samkopdes), pembayaran kini dapat diakses lewat koperasi perusahaan atau desa dengan sistem cicilan.

Langkah ini dipersiapkan guna mempermudah akses pelayanan sekaligus memberikan keleluasaan bagi para wajib pajak dalam mengelola kondisi finansial mereka.

"Melalui inovasi program Samkopi dan Samkopdes, pembayaran pajak dapat dilakukan di koperasi perusahaan maupun koperasi desa yang tersebar di Kabupaten Bekasi," kata Fajar Nugraha.

Skema ini memfasilitasi warga agar dapat menyetor pajak kendaraan dengan cara mengangsur, sehingga beban finansial tidak langsung menumpuk pada satu waktu.

Penerapan Samkopi dinilai sangat tepat dijalankan di kawasan Kabupaten Bekasi yang dikenal memiliki area industri masif, di mana beberapa koperasi dari perusahaan skala besar sudah ikut terintegrasi.

Sementara itu, ekspansi layanan Samkopdes saat ini sudah dapat ditemui pada sejumlah titik wilayah, meliputi: 

Desa Sukasari di Kecamatan Serangbaru 

Desa Sukaresmi dan Desa Serang di Kecamatan Cikarang Selatan 

Desa Pasir Gombong di Kecamatan Cikarang Utara 

Desa Karangsatria di Kecamatan Tambun Utara 

Desa Jayamukti di Kecamatan Cikarang Pusat 

Desa Ragemanunggal dan Desa Kertarahayu di Kecamatan Setu

Merujuk pada data sampai Mei 2026, total potensi pajak kendaraan bermotor di area Kabupaten Bekasi menyentuh angka di atas 1,6 juta unit. Kendati demikian, jumlah unit kendaraan yang tercatat telah merampungkan kewajiban pajaknya baru berada di angka 918.152 unit atau setara dengan 56,01 persen.

Sejak berlakunya sistem opsen dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) pada Januari 2025, bagi hasil penerimaan sektor ini ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi kian optimal untuk menopang akselerasi pembangunan daerah.

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index