SAMARINDA - Wilayah tersebut bersiap menghadapi transformasi besar dalam pengaturan kas wilayah.
Sehabis beberapa tahun menikmati lonjakan pemasukan yang ditopang sektor tambang serta tingginya dana bagi hasil pusat, daya fiskal daerah pada tahun depan diperkirakan hanya mencapai Rp12,1 triliun.
Apabila jumlah itu bertahan sampai rancangan keuangan disahkan, maka untuk perdana kalinya dalam beberapa periode terakhir kawasan tersebut resmi meninggalkan era anggaran jumbo.
Prediksi itu mencuat dalam perbincangan permulaan Kebijakan Umum Anggaran APBD tahun mendatang.
Dibandingkan APBD Perubahan 2023 yang menggapai Rp25,32 triliun, daya fiskal wilayah diestimasikan menyusut lebih dari Rp13 triliun atau sekitar 52 persen.
Kejadian itu membuat lembaga legislatif daerah mulai menata kembali urutan prioritas pembangunan.
Seluruh dinas teknis, termasuk dewan perwakilan rakyat, diminta bersiap menghadapi ruang fiskal yang jauh lebih sempit, tanpa mengesampingkan target pembangunan yang sudah ditentukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
Perjalanan anggaran dalam beberapa kurun waktu terakhir memperlihatkan naik turun yang amat tajam.
Pada 2021, kas daerah masih berada di kisaran Rp11,4 triliun, saat wilayah mulai bangkit dari imbas wabah global.
Memasuki 2022, kemampuan fiskal naik menjadi sekitar Rp14,9 triliun seiring membaiknya nilai komoditas serta meningkatnya dana transfer.
Puncaknya terjadi pada 2023.
Melalui perubahan anggaran, nominal biaya melonjak hingga sekitar Rp25,32 triliun, tertinggi sepanjang sejarah wilayah tersebut.
Peningkatan itu ditopang tingginya harga batubara global, meningkatnya perolehan sektor migas, serta besarnya kiriman pusat.
Namun situasi itu tidak berlangsung lama.
Pada 2024, anggaran turun menjadi sekitar Rp20,68 triliun.
Tahun berikutnya, anggaran murni 2025 ditetapkan sekitar Rp21 triliun dan meningkat menjadi Rp21,74 triliun melalui perubahan anggaran.
Memasuki 2026, penurunan semakin terasa.
Jumlah anggaran turun menjadi Rp15,15 triliun atau berkurang sekitar Rp6,6 triliun dibanding perubahan anggaran tahun sebelumnya.
Pemerintahan daerah menjelaskan penurunan itu dipengaruhi berkurangnya pendapatan wilayah, terutama dari dana transfer pusat.
Kini, dalam perbincangan awal kebijakan umum tahun depan, daya fiskal kembali diproyeksikan merosot menjadi sekitar Rp12,1 triliun.
Nominal tersebut memperlihatkan betapa besarnya ketergantungan keuangan daerah terhadap sektor kekayaan alam.
Ketika harga komoditas melemah dan kiriman pusat ikut menyusut, kemampuan belanja pemerintahan wilayah pun langsung terdampak.
Pimpinan dari sumbernya menuturkan bahwa pengkajian awal masih memakai perkiraan yang disampaikan tim keuangan eksekutif.
Kendati begitu, seluruh asumsi akan ditelaah secara mendalam sebelum perbincangan memasuki fase selanjutnya.
“Kami percaya sama prognosis daripada TAPD, tapi dewan juga akan mengoreksi itu,” ujar Ekti usai rapat pembahasan KUA APBD 2027, Kamis.
Menurutnya, dampak penurunan daya fiskal bakal dirasakan seluruh unit instansi.
“Semuanya turun. Anggaran DPRD turun, anggaran OPD semua turun. Tahun 2027 kami mulai dengan proses kemandirian,” katanya.
Pernyataan tersebut menjadi pertanda bahwa seluruh dinas harus mulai menyesuaikan pola perumusan agenda dengan kondisi keuangan yang amat berbeda dibanding beberapa tahun lalu.
Walau demikian, figur penting itu menegaskan pembangunan tidak boleh berhenti hanya karena kemampuan fiskal merosot.
“Semua berproses sesuai RPJMD. Kalau tidak masuk dalam RPJMD, tentu kami protes,” tegasnya.
Tokoh tersebut mengakui sejumlah agenda prioritas kemungkinan akan mengalami penyesuaian.
“Ya, tentu dengan anggaran yang sedikit, visi misi itu juga akan menyesuaikan. Semua OPD juga berkurang. Tapi ini baru pembahasan pertama, nanti masih ada rapat-rapat berikutnya,” ujarnya.
Sebagai bagian dari komisi keuangan, pejabat tersebut memastikan pembahasan anggaran mendatang masih akan berlangsung cukup panjang.
Seluruh kelompok partai akan mencermati setiap komponen belanja agar dana benar-benar diarahkan pada keperluan yang paling mendesak.
“Di Banggar semua keterwakilan tujuh fraksi ada. Orang-orang hebat semua. Tentu kami akan membongkar semuanya, termasuk soal Bankeu yang masih belum jelas,” katanya.
Ia pun meluruskan kabar mengenai rencana kunjungan kerja ke parlemen pusat yang sempat dikabarkan batal.
“Bukan ditolak. Mereka hanya minta dijadwalkan ulang karena sedang ada agenda lain. Jadi kami masih akan tetap ke sana,” tutupnya.
Proyeksi anggaran sebesar Rp12,1 triliun masih merupakan nominal permulaan dalam perbincangan kebijakan umum dan masih dapat berubah mengikuti perkembangan pendapatan daerah maupun besaran transfer dari pusat.
Tetapi, angka tersebut sudah menjadi gambaran bahwa wilayah tersebut memasuki babak baru pengelolaan keuangan daerah.
Jika selama beberapa tahun belakangan pemerintah mempunyai ruang fiskal yang luas untuk membiayai bermacam agenda, maka mulai tahun depan fokus bergeser pada efektivitas pemanfaatan anggaran.
Dengan ruang fiskal yang semakin terbatas, pemerintah dan dewan dituntut lebih teliti dalam menetapkan agenda prioritas.
Program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dipastikan bakal menjadi titik berat utama, sementara belanja yang tidak mendesak berpotensi dipangkas agar pembangunan tetap berjalan sesuai kemampuan finansial wilayah.
