SAMARINDA - Daerah bersiap menghadapi transformasi bermakna di bidang penataan finansial lokal.
Setelah beberapa tahun menikmati lonjakan penerimaan yang disokong sektor tambang dan tingginya dana perimbangan pusat, kapasitas fiskal wilayah pada tahun depan diestimasikan cuma menyentuh Rp12,1 triliun.
Jika nilai tersebut bertahan sampai dokumen anggaran disahkan, maka untuk perdana kalinya dalam beberapa periode belakangan wilayah tersebut resmi meninggalkan era anggaran raksasa.
Perkiraan itu mengemuka dalam pengkajian permulaan kebijakan umum anggaran tahun mendatang.
Bila dibandingkan dengan perubahan anggaran tahun 2023 yang menggapai Rp25,32 triliun, kapasitas fiskal wilayah diperkirakan merosot lebih dari Rp13 triliun atau kisaran 52 persen.
Situasi tersebut mendorong dewan perwakilan rakyat daerah mulai menyusun ulang skala prioritas pembangunan.
Seluruh perangkat instansi, termasuk lembaga legislatif, diminta siaga menghadapi ruang fiskal yang jauh lebih sempit, tanpa mengabaikan target pembangunan yang telah ditetapkan dalam rencana jangka menengah.
Perjalanan anggaran wilayah tersebut dalam beberapa kurun waktu terakhir memperlihatkan fluktuasi yang sangat tajam.
Pada 2021, anggaran masih berada di kisaran Rp11,4 triliun, tatkala wilayah mulai bangkit dari hantaman pandemi.
Memasuki 2022, kapasitas fiskal naik menjadi sekitar Rp14,9 triliun seiring membaiknya pasaran komoditas dan bertambahnya dana bagi hasil.
Puncaknya terjadi pada 2023.
Lewat dokumen perubahan, nilai anggaran melambung hingga sekitar Rp25,32 triliun, paling tinggi sepanjang sejarah wilayah tersebut.
Lonjakan itu disokong tingginya harga komoditas global, meningkatnya perolehan sektor migas, serta besarnya transfer pusat.
Akan tetapi kondisi itu tidak berlangsung lama.
Pada 2024, anggaran menyusut menjadi sekitar Rp20,68 triliun.
Tahun berikutnya, anggaran murni 2025 ditetapkan sekitar Rp21 triliun dan meningkat menjadi Rp21,74 triliun melalui perubahan anggaran.
Memasuki 2026, penurunan semakin terasa.
Anggaran turun menjadi Rp15,15 triliun atau berkurang sekitar Rp6,6 triliun dibanding perubahan anggaran tahun 2025.
Pemerintahan provinsi menjelaskan penurunan tersebut dipicu berkurangnya pendapatan wilayah, utamanya bersumber dari dana perimbangan dan transfer pusat.
Kini, dalam telaah awal kebijakan umum tahun depan, kapasitas fiskal kembali diproyeksikan turun menjadi sekitar Rp12,1 triliun.
Nominal tersebut memperlihatkan betapa tingginya tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap sektor sumber daya alam.
Ketika harga komoditas melemah dan transfer pusat ikut menyusut, kemampuan belanja instansi pemerintahan pun langsung terkena imbas.
Pimpinan dari sumbernya mengutarakan bahwa telaah awal kebijakan umum tahun depan masih mempergunakan estimasi yang disampaikan oleh tim anggaran eksekutif.
Walau demikian, seluruh asumsi bakal dikaji secara mendalam sebelum pembahasan berlanjut ke tahap berikutnya.
“Kami percaya sama prognosis daripada TAPD, tapi dewan juga akan mengoreksi itu,” ujar Ekti usai rapat pembahasan KUA APBD 2027, Kamis.
Berdasarkan pandangannya, imbas penurunan kapasitas fiskal bakal dirasakan oleh seluruh satuan kerja perangkat daerah.
“Semuanya turun. Anggaran DPRD turun, anggaran OPD semua turun. Tahun 2027 kami mulai dengan proses kemandirian,” katanya.
Pernyataan itu menjadi isyarat bahwa seluruh dinas wajib mulai menyesuaikan pola perumusan program dengan realitas keuangan yang jauh berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Kendati demikian, tokoh tersebut menegaskan kegiatan pembangunan tidak boleh berhenti hanya lantaran kapasitas fiskal berkurang.
“Semua berproses sesuai RPJMD. Kalau tidak masuk dalam RPJMD, tentu kami protes,” tegasnya.
Ia mengakui beberapa program prioritas kemungkinan bakal mengalami penyesuaian.
“Ya, tentu dengan anggaran yang sedikit, visi misi itu juga akan menyesuaikan. Semua OPD juga berkurang. Tapi ini baru pembahasan pertama, nanti masih ada rapat-rapat berikutnya,” ujarnya.
Selaku anggota badan anggaran, figur tersebut memastikan pembahasan dokumen anggaran tahun depan masih akan bergulir cukup panjang.
Seluruh fraksi dipastikan mencermati setiap rincian belanja agar anggaran benar-benar dialokasikan pada keperluan yang paling mendesak.
“Di Banggar semua keterwakilan tujuh fraksi ada. Orang-orang hebat semua. Tentu kami akan membongkar semuanya, termasuk soal Bankeu yang masih belum jelas,” katanya.
Ia turut menjernihkan isu terkait rencana kunjungan lembaga legislatif ke parlemen pusat yang sempat diisukan batal.
“Bukan ditolak. Mereka hanya minta dijadwalkan ulang karena sedang ada agenda lain. Jadi kami masih akan tetap ke sana,” tutupnya.
Proyeksi anggaran senilai Rp12,1 triliun masih berupa angka permulaan dalam telaah kebijakan umum tahun depan dan masih berpeluang berubah mengikuti dinamika penerimaan daerah maupun besaran transfer dari pusat.
Namun, nominal tersebut telah memberikan gambaran bahwa wilayah tersebut tengah menginjak fase baru tata kelola keuangan lokal.
Apabila dalam beberapa tahun terakhir pemerintah mempunyai keleluasaan ruang fiskal guna mendanai berbagai program, maka mulai tahun depan fokus beralih pada efektivitas penyerapan anggaran.
Dengan ruang fiskal yang kian menyempit, pihak pemerintah dan dewan dituntut kian selektif dalam menetapkan program prioritas.
Kegiatan yang menghadirkan manfaat langsung bagi publik dipastikan menjadi titik sentral utama, sementara pos belanja yang kurang penting berpotensi ditekan agar pembangunan tetap terlaksana sesuai daya dukung keuangan wilayah.
