JAKARTA - Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menanggapi berbagai kabar yang beredar mengenai kondisi kesehatan APBN akhir-akhir ini. Said memaparkan bahwa kekhawatiran soal saldo APBN yang disebut menipis, potensi defisit melampaui 3 persen, hingga isu APBN 2026 akan jebol perlu disikapi secara proporsional.
Ia menganggap masukan dan peringatan dari para akademisi serta pengamat sebagai wujud apresiasi terhadap pengelolaan keuangan negara.
"Kami patut mengapresiasi dan merespons secara bijak berbagai kritik serta alarm kewaspadaan dari para pengamat dan akademisi. Saya memandang hal tersebut sebagai bentuk kepedulian dan rasa sayang. Yang justru perlu dikhawatirkan adalah apabila masyarakat sudah apatis dan enggan menyampaikan pandangan. Situasi seperti itulah yang tidak kami inginkan," kata Said dalam keterangannya, Senin (11/5/2026).
Said menjelaskan bahwa di tengah kekhawatiran tersebut, ekonomi Indonesia tetap tumbuh sebesar 5,6 persen. Menurutnya, pertumbuhan ini didorong oleh momentum Ramadan dan Lebaran yang meningkatkan konsumsi rumah tangga serta sektor industri dan jasa.
Kecepatan realisasi belanja negara juga menjadi penyokong utama, di mana pada kuartal I 2026, belanja negara tumbuh 21,81 persen secara tahunan dan menyumbang 1,26 persen pada pertumbuhan ekonomi.
"Strategi ini patut kami apresiasi," ujarnya.
Said juga menyoroti indikator ekonomi lainnya yang tetap tangguh, seperti surplus neraca perdagangan sebesar 5,5 miliar dolar AS yang bertahan 71 bulan berturut-turut, serta tren positif kredit perbankan.
Dari aspek fiskal, pendapatan negara kuartal I 2026 mencapai Rp 574,9 triliun atau naik 10,5 persen. Sementara itu, penerimaan pajak mencapai Rp 394,8 triliun, tumbuh sebesar 20,7 persen.
"Memang terdapat selisih antara kurang bayar dan lebih bayar, tetapi dari selisih tersebut pemerintah justru memperoleh surplus kurang bayar sebesar Rp13,38 triliun. Dengan demikian, pemerintah masih memiliki 'tabungan' pajak," tutur Said.
Ia mengakui adanya tantangan pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) karena rendahnya harga ICP dan penurunan lifting migas.
Namun, Said optimis kondisi ini membaik pada kuartal II 2026 seiring pulihnya aktivitas hulu migas. Terkait belanja negara, realisasinya hingga kuartal I 2026 telah mencapai Rp 815 triliun, naik 31,4 persen, yang mayoritas digunakan untuk program prioritas pemerintah pusat.
"Bahwa dalam tata kelola program prioritas perlu ada pembenahan, tentu itu harus menjadi catatan buat kementerian, dan badan teknis, terutama Badan Gizi Nasional, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Desa," lanjutnya.
Said tidak menampik bahwa percepatan belanja menyebabkan pelebaran defisit menjadi Rp 240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap PDB, namun angka ini masih aman. "Akan tetapi porsi ini saya menilai masih pada rentang terkendali," tegasnya.
Untuk APBN 2026, target defisit awal dipatok 2,68 persen PDB. Said memproyeksikan melalui pengelolaan fiskal yang cermat dan refocusing anggaran, defisit dapat ditekan hingga 2,56 persen PDB. Mengenai isu saldo APBN 2026 yang dikabarkan sisa Rp 120 triliun, Said mengklarifikasi bahwa Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp 420 triliun masih tetap utuh.
"Dana tersebut masih utuh. Sebesar Rp300 triliun hanya dipindahkan penempatannya dari Bank Indonesia ke bank-bank Himbara. Artinya, SAL tetap sebesar Rp420 triliun, bahkan pemerintah memperoleh imbal hasil dari penempatan tersebut," jelasnya.
Meski demikian, Said memperingatkan tantangan di kuartal II 2026 akan lebih berat karena berakhirnya dampak musiman Lebaran. Oleh karena itu, ia mendukung strategi safe mode melalui refocusing anggaran dan pembentukan Bond Stabilizer Fund untuk menekan biaya pembiayaan.
Ia juga mendorong penguatan sektor produktif seperti manufaktur dan pertanian sebagai penyokong PDB. Kebijakan fiskal harus fokus memberikan insentif dan memperbaiki iklim investasi di sektor-sektor tersebut.
"Untuk itu, pemerintah perlu program quick win yang terukur untuk membangkitkan industri, perdagangan, pertanian, konstruksi dan pertambangan. Program pintas, yang hasilnya bisa dipetik efek multipayernya di tahun ini, namun tetap bagian dari milestone pembangunan jangka panjangnya," katanya.
Said menutup dengan menegaskan pentingnya dukungan pada sektor produktif demi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. "Sebab jika tanpa dukungan ini, kami akan sulit mendapatkan tambahan kekuatan penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yang mampu menyerap lapangan kerja di sektor formal lebih banyak, sementara tekanan eksternal tak menentu, tanpa kepastian waktu dan situasi," pungkasnya.