JAKARTA - Lembaga riset Center of Reform on Economics Indonesia memperkirakan tekanan fiskal nasional berpeluang meningkat pada semester II 2026 walaupun performa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sepanjang enam bulan pertama memperlihatkan perbaikan.
Hal tersebut dibeberkan oleh pakar dari sumbernya saat menyampaikan paparan materi CORE Mid Year Economic Review 2026.
Pakar dari sumbernya memaparkan bahwasanya perbandingan defisit APBN terhadap Produk Domestik Bruto pada semester I 2026 mengalami penurunan menjadi 0,76 persen dari periode serupa tahun sebelumnya yang menyentuh 0,84 persen.
Menurutnya, pencapaian ini terdorong oleh meningkatnya realisasi penerimaan negara, utamanya dari sektor perpajakan.
“Kalau yang diukur itu rasio defisit anggaran terhadap PDB, itu mengalami penurunan di semester pertama tahun ini,” ujar pakar dari sumbernya.
Ia menambahkan bahwasanya lonjakan perolehan pajak tak cuma dipengaruhi oleh perbaikan sistem tata kelola perpajakan pasca meredanya kendala Coretax, tetapi juga didukung oleh kenaikan harga pasar komoditas vital seperti batu bara, minyak sawit mentah, serta nikel.
Meski demikian, pakar dari sumbernya mengingatkan bahwa tren positif tersebut berisiko cuma bertahan untuk sementara waktu.
Menurutnya, paruh kedua tahun ini bakal dihadapkan pada sejumlah tantangan yang sanggup menekan kondisi stabilitas APBN.
“Di balik capaian positif yang kami diskusikan, terutama di semester pertama ini, ada potensi perbaikan ini hanya bersifat sementara,” katanya.
Ia menguraikan salah satu poin yang patut diwaspadai adalah potensi perlambatan harga komoditas pada paruh kedua.
Di samping itu, pihak pemerintah diproyeksikan bakal menghadapi pembengkakan alokasi subsidi apabila harga minyak mentah global terus bertahan melebihi acuan asumsi APBN.
CORE Indonesia turut menyoroti potensi melonjaknya pengajuan restitusi pajak oleh para wajib pajak.
Pakar dari sumbernya menganggap situasi itu dapat menggerus hasil penerimaan negara di semester II sehingga mempersempit ruang gerak fiskal.
“Kami sendiri memperkirakan kalau kondisinya seperti sekarang, masih ada peluang terjadinya shortfall penerimaan perpajakan dengan angka di kisaran Rp73 hingga Rp149 triliun sepanjang tahun ini,” ungkapnya.
Dalam pemaparannya, pakar dari sumbernya juga mencermati bahwa pola belanja pemerintah pusat masih bersifat ekspansif, sedangkan penyaluran Transfer ke Daerah justru tercatat mengalami penurunan.
Berdasarkan penilaiannya, ketimpangan ini memperlihatkan adanya ketidakseimbangan pada saluran pengeluaran antara tingkat pusat dan kawasan daerah.
Selain isu tersebut, CORE Indonesia mengingatkan bahwa beban biaya pembiayaan negara berisiko melonjak.
Pakar dari sumbernya menyebutkan bahwa posisi Credit Default Swap Indonesia relatif lebih tinggi jika disandingkan dengan negara pembanding lainnya, yang mengindikasikan bahwa penilaian risiko pasar terhadap Indonesia masih tergolong besar.
Di sudut lain, CORE Indonesia memandang kehadiran Pusat Finansial Internasional Indonesia maupun penerbitan Panda Bond sanggup dijadikan opsi alternatif pembiayaan.
Kendati demikian, pakar dari sumbernya mengingatkan agar pelaksanaannya tetap memperhitungkan kalkulasi risiko nilai tukar, biaya lindung nilai, serta dinamika geopolitik demi mencegah tekanan baru pada stabilitas fiskal.