JAKARTA - Kementerian Keuangan menyatakan bahwa arah kebijakan fiskal mampu memicu hadirnya titik pertumbuhan baru di wilayah transmigrasi sekaligus memperluas peluang ekonomi guna mendongkrak kesejahteraan warga.
Hasil dari proses pembangunan harus dirasakan secara langsung oleh penduduk setempat lewat penyediaan fasilitas dasar, peningkatan keahlian sumber daya manusia, hingga penguatan keterkaitan perekonomian di daerah, ungkap pejabat dari sumbernya.
“Kami tidak hanya ingin membangun new center of growth di wilayah transmigrasi, tetapi juga new center of opportunities,” kata pejabat dari sumbernya dalam pembekalan Tim Ekspedisi Patriot 2026 di Jakarta, Rabu.
Menurut pandangannya, aspek pertumbuhan dan pemerataan tidak semestinya dianggap sebagai dua target yang saling bertentangan.
Langkah kebijakan anggaran perlu memastikan laju ekonomi berjalan beriringan dengan perluasan kesempatan kerja serta penurunan ketimpangan antarwilayah, tambah pejabat dari sumbernya.
Ia menerangkan bahwa pemerintah memfokuskan arah instrumen anggaran bagi kawasan transmigrasi pada tiga pilar utama, yakni keterhubungan wilayah, keahlian lokal, dan keterikatan ekonomi daerah.
"Untuk kawasan transmigrasi, target kami kebijakan fiskal bukan sekadar menciptakan growth poles, tetapi inclusive growth poles yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat," ujar pejabat dari sumbernya.
Upaya memperkuat keterhubungan direalisasikan melalui pembangunan sarana infrastruktur pokok agar warga terhubung dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menjadi sarana vital pemerintah dalam mendirikan jembatan, sarana umum, serta tempat tinggal di wilayah transmigrasi.
Sementara itu, kapasitas warga ditingkatkan lewat penyediaan sarana pendidikan, kesehatan, pelatihan kerja, pendampingan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, serta kemudahan akses permodalan.
“Pertumbuhan dan pemerataan tidak harus menjadi suatu pilihan yang saling mengorbankan. Tantangan kebijakan fiskal adalah memastikan pertumbuhan sekaligus memperluas kesempatan dan mengurangi kesenjangan ekonomi,” ujar dia.
Pejabat dari sumbernya menyebutkan bahwa kebijakan kas negara turut diarahkan guna membangun keterkaitan ekonomi daerah dengan memastikan investasi sanggup membuka lapangan kerja baru serta melibatkan tenaga kerja, sektor UMKM, petani, hingga rantai pasok lokal.
Menurut pendapatnya, pemberian fasilitas insentif keuangan bakal didasarkan pada capaian hasil nyata, bukan cuma memperhitungkan besaran angka investasi yang masuk.
Keberhasilan agenda pembangunan tidak cuma ditakar dari kenaikan angka produk domestik regional bruto, melainkan juga lewat penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan penghasilan dan peluang kerja, serta makin mengecilnya jurang pemisah antarwilayah.
Pejabat dari sumbernya menyampaikan bahwa APBN memiliki peran sebagai penahan dampak gejolak ekonomi, pendorong roda pembangunan, sekaligus jaring pengaman bagi kelompok masyarakat miskin di tengah situasi global yang tidak pasti.
Guna menjalankan fungsi tersebut, pemerintah terus menjaga ketersediaan serta kestabilan harga pasokan energi dan pangan, mengucurkan subsidi agar kenaikan harga tidak membebani warga, serta membagikan bantuan sosial guna menjaga daya beli.
Pemerintah turut merancang beragam bentuk stimulus perekonomian, termasuk program pelatihan vokasi dan magang yang dijadwalkan meluncur pada paruh kedua tahun 2026.
Pejabat dari sumbernya menambahkan bahwa rencana strategi ekonomi dan fiskal tahun 2027 membawa tema “Ekonomi Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat”.
Kerangka strategi itu ditopang oleh pengelolaan anggaran yang disiplin, cermat, dan berkesinambungan, yang dipadukan dengan kebijakan moneter penjaga stabilitas serta likuiditas bagi sektor riil, disertai sokongan investasi pada sektor prioritas layaknya pangan, energi, hilirisasi, dan industrialisasi.
Ia menggarisbawahi bahwa fondasi utama perekonomian nasional tetap kukuh di tengah ketidakpastian dunia.
Kinerja ekonomi Indonesia pada triwulan pertama tahun 2026 tumbuh sebesar 5,61 persen secara tahunan, sementara tingkat inflasi per Juni 2026 berada pada angka 3,34 persen.
Posisi cadangan devisa hingga Juni 2026 menembus angka 145,6 miliar dolar AS atau setara dengan Rp2.360 triliun, yang sanggup membiayai kebutuhan impor selama 5,5 bulan.
Ketersediaan likuiditas juga memadai untuk menopang jalannya kegiatan ekonomi nasional.
Komponen uang primer pada pekan kedua Juli 2026 mencatatkan pertumbuhan 16,2 persen secara tahunan, dan penyaluran kredit perbankan per Juni 2026 tumbuh mencapai 12,7 persen.
Sampai dengan tanggal 27 Juli 2026, total akumulasi modal asing yang masuk tercatat mencapai Rp115 triliun, didorong oleh penempatan dana pada Surat Berharga Negara serta Sekuritas Rupiah Bank Indonesia.