JAKARTA - Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah memberikan respons terhadap beragam isu yang berkembang mengenai kesehatan APBN belakangan ini. Said menjelaskan bahwa kekhawatiran terkait saldo APBN yang dianggap menipis, potensi defisit di atas 3 persen, hingga rumor APBN 2026 akan jebol harus dipandang secara proporsional.
Ia menganggap kritik serta peringatan yang datang dari kalangan akademisi dan pengamat sebagai bentuk apresiasi dan kepedulian terhadap kondisi keuangan negara.
"Kami patut mengapresiasi dan merespons secara bijak berbagai kritik serta alarm kewaspadaan dari para pengamat dan akademisi. Saya memandang hal tersebut sebagai bentuk kepedulian dan rasa sayang. Yang justru perlu dikhawatirkan adalah apabila masyarakat sudah apatis dan enggan menyampaikan pandangan. Situasi seperti itulah yang tidak kami inginkan," kata Said dalam keterangannya, Senin (11/5/2026).
Said memaparkan bahwa di balik kekhawatiran yang ada, ekonomi Indonesia justru tumbuh 5,6 persen. Ia menilai pertumbuhan ini dipicu oleh momentum musiman Ramadan dan Lebaran yang mendongkrak konsumsi rumah tangga serta berbagai sektor jasa dan industri.
Kecepatan realisasi belanja pemerintah juga menjadi faktor penopang ekonomi. Pada kuartal I 2026, belanja negara tumbuh 21,81 persen secara tahunan, memberikan kontribusi 1,26 persen pada pertumbuhan ekonomi nasional.
"Strategi ini patut kami apresiasi," ujarnya.
Said turut menyoroti daya tahan indikator ekonomi lainnya, seperti surplus neraca perdagangan sebesar 5,5 miliar dolar AS yang telah bertahan selama 71 bulan berturut-turut, serta pertumbuhan kredit perbankan yang positif.
Dari sisi fiskal, pendapatan negara pada kuartal I 2026 mencapai Rp 574,9 triliun, meningkat 10,5 persen dibanding tahun lalu. Sementara penerimaan pajak mencapai Rp 394,8 triliun atau tumbuh 20,7 persen.
"Memang terdapat selisih antara kurang bayar dan lebih bayar, tetapi dari selisih tersebut pemerintah justru memperoleh surplus kurang bayar sebesar Rp13,38 triliun. Dengan demikian, pemerintah masih memiliki 'tabungan' pajak," tutur Said.
Ia melihat tantangan saat ini ada pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) akibat rendahnya harga ICP dan penurunan lifting migas. Namun, Said meyakini kondisi ini akan membaik di kuartal II 2026 seiring pemulihan aktivitas hulu migas.
Said menjelaskan realisasi belanja negara hingga kuartal I 2026 sudah mencapai Rp 815 triliun, naik 31,4 persen. Sebagian besar merupakan belanja pemerintah pusat untuk mendanai program-program prioritas.
"Bahwa dalam tata kelola program prioritas perlu ada pembenahan, tentu itu harus menjadi catatan buat kementerian, dan badan teknis, terutama Badan Gizi Nasional, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Desa," lanjutnya.
Said mengakui percepatan belanja memicu pelebaran defisit, namun angka Rp 240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap PDB tersebut masih dalam kategori aman.
"Akan tetapi porsi ini saya menilai masih pada rentang terkendali," tegasnya.
Untuk APBN 2026, target defisit awal adalah 2,68 persen PDB. Said memprediksi dengan pengelolaan fiskal yang hati-hati dan refocusing anggaran, defisit bisa ditekan hingga ke level 2,56 persen PDB.
Terkait kabar saldo APBN 2026 yang disebut hanya tersisa Rp 120 triliun, Said mengklarifikasi bahwa Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp 420 triliun sebenarnya masih utuh.
"Dana tersebut masih utuh. Sebesar Rp300 triliun hanya dipindahkan penempatannya dari Bank Indonesia ke bank-bank Himbara. Artinya, SAL tetap sebesar Rp420 triliun, bahkan pemerintah memperoleh imbal hasil dari penempatan tersebut," jelasnya.
Namun, Said tetap mengingatkan tantangan kuartal II 2026 yang lebih berat karena hilangnya efek musiman Lebaran dan fluktuasi harga komoditas.
Oleh sebab itu, ia mendukung strategi safe mode yang dijalankan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur BI Perry Warjiyo melalui refocusing anggaran, pembentukan Bond Stabilizer Fund, hingga penerbitan panda bond guna menekan biaya pembiayaan.
Lebih lanjut, ia mendorong penguatan sektor produktif seperti manufaktur, pertanian, dan pertambangan yang menjadi penopang utama PDB dan penyerapan tenaga kerja. Kebijakan fiskal harus diarahkan untuk memberi insentif dan memperbaiki ekosistem investasi di sektor-sektor ini.
"Untuk itu, pemerintah perlu program quick win yang terukur untuk membangkitkan industri, perdagangan, pertanian, konstruksi dan pertambangan. Program pintas, yang hasilnya bisa dipetik efek multipayernya di tahun ini, namun tetap bagian dari milestone pembangunan jangka panjangnya," katanya.
Terakhir, ia menegaskan pentingnya dukungan pada sektor produktif demi mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
"Sebab jika tanpa dukungan ini, kami akan sulit mendapatkan tambahan kekuatan penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yang mampu menyerap lapangan kerja di sektor formal lebih banyak, sementara tekanan eksternal tak menentu, tanpa kepastian waktu dan situasi," pungkasnya.
