Wabup Kubu Raya Sukiryanto Dorong Sinergi Pendanaan Kendalikan Inflasi

Jumat, 24 Juli 2026 | 14:00:22 WIB
Wakil Bupati Kubu Raya Sukiryanto (FOTO: NET)

KUBU RAYA - Wakil Bupati Kubu Raya Sukiryanto menghadiri pertemuan tingkat tinggi Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang diselenggarakan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat.

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menegaskan komitmennya dalam mengamankan kestabilan inflasi daerah lewat penerapan strategi 4K sewaktu menghadiri forum tersebut.

Di dalam acara yang mempertemukan para kepala daerah beserta pemangku kepentingan itu, figur penting dari sumbernya menyoroti krusialnya penguatan sinergi lintas sektor supaya berbagai program penjagaan inflasi sanggup berjalan secara berkesinambungan meski pemerintah daerah menghadapi keterbatasan fiskal.

Sebagai salah satu pusat produksi bahan pangan di Kalimantan Barat, wilayah tersebut terus memaksimalkan langkah-langkah pengendalian inflasi melalui penguatan sektor pertanian, hortikultura, perikanan, serta peternakan, sekaligus menjaga keterjangkauan harga dan kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok.

“Kabupaten Kubu Raya sebagai salah satu daerah produsen pangan di Kalimantan Barat terus berkomitmen mendukung pengendalian inflasi melalui implementasi Strategi 4K, meskipun di tengah keterbatasan anggaran yang kami hadapi,” ujar Sukiryanto.

Pada sisi ketersediaan pasokan, pemerintah daerah memperkuat produksi pangan lewat gerakan menanam serta penyaluran bantuan benih, bibit, pakan ternak, hingga sarana produksi kepada kelompok masyarakat guna meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan peternakan.

Sementara pada aspek keterjangkauan harga, pemerintah daerah tetap menjalankan Gerakan Pangan Murah serta operasi pasar guna membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau sekaligus menjaga daya beli warga.

“Kami tetap melaksanakan Gerakan Pangan Murah dan operasi pasar sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau,” katanya.

Guna mendukung kelancaran distribusi, pemerintah daerah terus mendorong pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan, jembatan, serta revitalisasi pasar rakyat agar arus barang kebutuhan pokok maupun hasil produksi masyarakat dapat berlangsung lebih efektif dan efisien.

Di sisi lain, aspek komunikasi yang efektif turut menjadi perhatian pemerintah daerah melalui penguatan koordinasi antarlembaga lewat rapat TPID secara berkala serta sinergi bersama Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, Bulog, serta organisasi perangkat daerah terkait.

Meskipun bermacam program pengendalian inflasi telah dijalankan, tokoh tersebut mengakui bahwa keterbatasan ruang fiskal daerah menjadi tantangan yang tidak mudah dalam menjaga kesinambungan program-program itu.

“Kami terus berupaya melaksanakan berbagai aksi nyata, tetapi di sisi lain ruang fiskal daerah saat ini cukup terbatas. Padahal keberhasilan pengendalian inflasi sangat bergantung pada implementasi program-program di daerah secara berkelanjutan,” ungkapnya.

Oleh karena itu, dalam forum tersebut, figur dari sumbernya meminta arahan Gubernur Kalimantan Barat selaku Ketua TPID Provinsi terkait model kolaborasi yang dapat dikembangkan untuk mendukung pendanaan berbagai program pengendalian inflasi di daerah.

Menurut pandangannya, sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, instansi vertikal, dunia usaha, hingga berbagai pemangku kepentingan lainnya perlu diperkuat melalui skema pembiayaan bersama supaya program penjagaan inflasi tidak hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

“Kami berharap ke depan dapat dibangun strategi kolaborasi yang lebih kuat, baik melalui program bersama, cost sharing, maupun skema pendanaan kolaboratif. Dengan demikian, pemerintah kabupaten tidak hanya bergantung pada APBD, tetapi juga memperoleh dukungan berbagai pihak agar program pengendalian inflasi tetap berjalan optimal,” pungkasnya.

Melalui penguatan strategi 4K serta kolaborasi yang lebih luas, pemerintah daerah berharap mampu menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan wilayah, serta melindungi daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang.

Terkini